TPost — Sejumlah warga Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, mengadukan Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (16/11/2026)
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan anggaran desa, ketidaktransparanan penggunaan dana, hingga dugaan tidak optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa.
Pengaduan yang disampaikan melalui perwakilan masyarakat, Fadli Ridwan dan Kabir M. Nur, itu meminta Kejati Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Desa Guruapin sejak 2022 hingga 2026.
Dalam surat pengaduan tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya terkait anggaran pembayaran lahan kuburan desa sebesar Rp200 juta yang diduga tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang disampaikan kepala desa.
Berdasarkan uraian dalam laporan, masyarakat mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama warga, Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid, menyampaikan bahwa pembayaran lahan kuburan hanya sebesar Rp160 juta.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp40 juta dari total alokasi anggaran yang tercantum dalam RAP APBDes. Warga mengaku belum mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan maupun pertanggungjawaban selisih anggaran tersebut.
Selain persoalan lahan kuburan, warga juga mempertanyakan penggunaan anggaran bencana alam sebesar Rp129,6 juta.
Masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan memadai mengenai peruntukan, realisasi penggunaan, penerima manfaat, serta dokumen pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Atas persoalan itu, pelapor meminta kejaksaan menelusuri dokumen perencanaan dan penganggaran, pencairan dana, laporan realisasi, bukti pengeluaran, hingga pihak-pihak yang menerima manfaat dari anggaran bencana alam.
Persoalkan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
Tidak hanya persoalan anggaran, warga juga mempersoalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa Guruapin.
Dalam laporan tersebut disebutkan, Rina Hamid diduga tidak menjalankan aktivitas pelayanan pemerintahan di kantor desa sejak 5 Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
Kondisi tersebut, menurut pelapor, menimbulkan keresahan masyarakat karena pelayanan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tanggung jawab kepala desa.
Bahkan, masyarakat disebut telah melakukan pemalangan kantor desa sebagai bentuk protes terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Guruapin.
Minta Audit Anggaran Sejak 2022
Dalam poin permohonan, Fadli Ridwan dan Kabir M. Nur meminta Kejati Maluku Utara menelaah serta memeriksa pengelolaan anggaran Desa Guruapin sejak 2022 hingga 2026.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif sebagaimana yang menjadi kecurigaan masyarakat.
Selain itu, pelapor meminta kejaksaan memeriksa dokumen RAP APBDes, APBDes, perubahan APBDes, laporan realisasi anggaran, rekening kas desa, bukti pencairan, kuitansi, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
Mereka juga meminta Kepala Desa Guruapin dan pihak-pihak terkait dimintai keterangan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang dilaporkan.
Pelapor menegaskan, pengaduan tersebut bukan merupakan bentuk penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu, melainkan permohonan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan bukti dan fakta hukum.
“Kami menginginkan agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran desa dapat terpenuhi,” jelas pelapor pengaduan.
Masyarakat berharap Kejati Maluku Utara menindaklanjuti laporan itu secara profesional dan transparan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, mereka meminta agar perkara diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan