TPost — Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, PT Obi Sinar Timur (OST) dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara atas dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan ketenagakerjaan terhadap salah seorang pekerjanya.
Laporan tersebut disampaikan Kantor Hukum Lukman Harun, S.H. & Partners selaku kuasa hukum Jabar Umafagur.
Pengaduan resmi itu ditujukan kepada Disnakertrans Maluku Utara melalui UPTD Kota Ternate, khususnya kepada pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.
Dalam laporan bernomor XII/ADV-LH/IX/2026 tertanggal 16 November 2026 tersebut, kuasa hukum menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran yang disebut dialami kliennya sejak mulai bekerja di perusahaan itu pada 24 September 2023.
Dugaan pelanggaran tersebut meliputi pembayaran upah di bawah standar minimum, penerapan pola kerja 13 hari berturut-turut dengan satu hari libur, tidak dibayarkannya hak lembur, hingga persoalan penanganan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan.
Kuasa hukum menilai persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, tetapi juga perlu ditelusuri dari aspek dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Diduga Digaji di Bawah UMP dan Bekerja Lebih dari 10 Jam
Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam laporan, selama enam bulan pertama bekerja sejak September 2023, Jabar Umafagur disebut berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).
Namun, pekerja tersebut diduga harus menjalani jam kerja lebih dari 10 jam setiap hari, mulai pukul 06.50 hingga 17.00 WIT.
Di sisi lain, upah yang diterima disebut hanya sebesar Rp2,5 juta per bulan. Jumlah tersebut berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2023 sebesar Rp2.976.720 dan tahun 2024 sebesar Rp3.200.000.
Kuasa hukum menduga pembayaran upah di bawah ketentuan minimum tersebut bertentangan dengan Pasal 88E ayat (2) juncto Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja.
Terapkan Pola Kerja 13 Hari, Hak Istirahat dan Lembur Dipersoalkan
Persoalan lainnya muncul setelah pekerja dipindahkan ke bagian sparepart. Dalam laporan tersebut, perusahaan diduga menerapkan pola kerja non-shift selama 13 hari berturut-turut dengan hanya satu hari libur.
Pola kerja yang disebut sebagai sistem 13-1 itu dinilai kuasa hukum tidak sesuai dengan ketentuan waktu istirahat mingguan sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.
Selain persoalan waktu istirahat, kuasa hukum juga mempersoalkan dugaan tidak dibayarkannya upah lembur selama pekerja menjalankan pola kerja tersebut.
Sakit, Dipulangkan, dan Diduga Tidak Mendapat Biaya Pengobatan
Dugaan pelanggaran lainnya disebut terjadi pada Juli hingga September 2026, ketika pekerja mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani pengobatan di Sanana.
Menurut kronologi dalam laporan, setelah menjalani pengobatan, pekerja tersebut berupaya kembali bekerja pada September 2026.
Namun, pihak perusahaan diduga menolak pekerja tersebut untuk kembali bekerja dan memulangkannya tanpa memberikan biaya pengobatan.
Kuasa hukum juga menyebut pihak perusahaan kemudian tidak lagi merespons komunikasi kliennya. Bahkan, nomor telepon pekerja tersebut disebut telah dikeluarkan dari grup WhatsApp resmi perusahaan.
Kondisi tersebut dinilai mengindikasikan adanya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang perlu diperiksa, termasuk apakah telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Minta Disnakertrans Periksa Perusahaan hingga Pulau Obi
Atas sejumlah dugaan tersebut, Kantor Hukum Lukman Harun, S.H. & Partners meminta Kepala Disnakertrans Maluku Utara beserta jajaran pengawas dan PPNS Ketenagakerjaan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap PT OST.
Dalam petitum laporan, kuasa hukum menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta Disnakertrans melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi operasional PT OST di Pulau Obi.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup dokumen absensi, penerapan sistem kerja 13-1, struktur dan skala upah, serta status kontrak seluruh karyawan.
Kedua, meminta aparat berwenang memproses dugaan tindak pidana ketenagakerjaan apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja.
Ketiga, meminta perusahaan memenuhi hak-hak pekerja yang diduga belum dibayarkan, termasuk kekurangan upah minimum, upah lembur, jaminan kesehatan, serta hak normatif lainnya.
Kuasa hukum menegaskan, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berhenti pada kasus kliennya. Mereka meminta Disnakertrans turut menelusuri kemungkinan adanya pekerja lain yang mengalami persoalan serupa.
Sebut Dugaan Pelanggaran Buruh Bukan Kasus Tunggal
Lukman Harun menyatakan, persoalan yang dilaporkan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
Menurut dia, dugaan pelanggaran terhadap hak pekerja tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pemenuhan hak normatif secara individual, tetapi juga perlu ditelusuri dari kemungkinan adanya persoalan sistemik dalam praktik hubungan kerja.
“Ini bukan kali pertama perusahaan-perusahaan di Maluku Utara diduga melakukan pelanggaran terhadap hak buruh. Persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan hak normatif pekerja, tetapi perlu dilihat sebagai dugaan persoalan struktural,” ujar Lukman.
Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, dirinya bersama tim telah mendampingi sejumlah pekerja dari berbagai perusahaan yang mengadukan dugaan persoalan ketenagakerjaan serupa.
“Ini baru satu buruh yang kami temukan dengan sistem kerja seperti ini. Bagaimana dengan pekerja lainnya? Karena itu, kami meminta Disnakertrans tidak menutup mata dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak PT Obi Sinar Timur terkait berbagai dugaan yang disampaikan kuasa hukum tersebut.
Seluruh dugaan pelanggaran dalam laporan ini masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.

Tinggalkan Balasan