TPost — Praktisi hukum Saiful Djanwar meminta aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, serius menindaklanjuti desakan masyarakat Desa Guruapin terkait dugaan persoalan penggunaan Dana Desa (DD).
Menurut Saiful, penanganan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, laporan maupun keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menjelaskan, institusi kepolisian, baik Polda Maluku Utara maupun jajaran kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan kejaksaan negeri sesuai kewenangannya, memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran desa.
“Penindakan terkait penggunaan anggaran desa merupakan kewenangan institusi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Karena itu, kami berharap APH serius menangani persoalan yang menjadi keresahan masyarakat,” ujar Saiful pada Kamis (12/11/2026).
Selain aspek penegakan hukum, Saiful menegaskan masyarakat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran desa. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran yang bersumber dari keuangan negara dikelola dan digunakan, termasuk penggunaan anggaran desa dalam periode 2022 hingga 2025 yang kini dipersoalkan warga.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya meminta APH turun tangan, Saiful juga mendorong Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami meminta Inspektorat Halmahera Selatan melakukan audit terhadap anggaran yang dikeluhkan masyarakat. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Saiful berharap hasil pemeriksaan Inspektorat dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, ia meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, persoalan pengelolaan anggaran desa harus diselesaikan secara transparan dan objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun institusi penegak hukum tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan