TPost – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Bupati Halbar, James Uang, menginstruksikan seluruh instansi terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk mengambil langkah konkret menangani dampak kabut asap sekaligus mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor.
James mengatakan, dirinya telah meminta BPBD Halbar segera turun ke lapangan untuk membagikan masker gratis kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama bagi warga yang masih harus beraktivitas di luar rumah.
“Saya sudah minta BPBD segera melakukan langkah konkret, seperti pembagian masker. Sebagian sudah dibagikan, dan kami mengimbau seluruh warga Halmahera Barat agar selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah demi menjaga kesehatan,” kata James, Kamis (15/10/2026).
Selain penanganan kabut asap, Pemkab Halbar juga mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Hal ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan lebat pada akhir Oktober yang dapat memicu banjir dan tanah longsor.
Menurut James, kabut asap yang menyelimuti Halbar diduga tidak hanya bersumber dari titik kebakaran di wilayah setempat, tetapi juga berasal dari daerah sekitar.
Untuk mempercepat penanganan karhutla, khususnya pada titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, Pemkab Halbar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Salah satu upaya yang direncanakan pemerintah provinsi adalah pemadaman melalui udara atau water bombing menggunakan helikopter.
James menambahkan, Sekretaris Provinsi Maluku Utara juga telah menghubungi Pemkab Halbar untuk memantau perkembangan situasi kebakaran, termasuk kondisi di sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi untuk mempercepat penanganan apabila terjadi bencana, terutama banjir.
“Kami sudah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar respons dan penanganan darurat banjir bisa dilakukan dengan cepat,” pungkasnya.
Pemkab Halbar berharap koordinasi lintas pemerintahan serta kesiapsiagaan instansi terkait dapat mempercepat penanganan karhutla, melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, dan meminimalkan risiko bencana akibat perubahan cuaca.
Tinggalkan Balasan