TPost – Staf Khusus Bupati Halmahera Barat (Halbar) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik, Masri Hamja, membantah anggapan bahwa pernyataan Bupati James Uang terkait pembangunan di wilayah Loloda merupakan bentuk pelecehan terhadap masyarakat setempat.

Masri menilai kritik yang disampaikan Dr. Hendra Karianga terhadap pernyataan tersebut tidak didasarkan pada pemahaman konteks pembicaraan secara utuh.

Menurutnya, frasa “membangun gedung di tengah hutan” yang disampaikan Bupati James Uang bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat masyarakat Loloda.

Ia menjelaskan, ungkapan tersebut harus dipahami dalam konteks tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas, mulai dari mobilisasi material bangunan, peralatan konstruksi, hingga kebutuhan logistik.

“Dalam konteks itu, yang sedang dibicarakan bupati adalah hambatan teknis pembangunan akibat keterisolasian wilayah, bukan masyarakat Loloda sebagai subjek yang hendak direndahkan,” tegas Masri pada Jumat (20/11/2026).

Ia menyayangkan penilaian Hendra Karianga yang dianggap hanya melihat penggalan pernyataan tanpa mempertimbangkan keseluruhan konteks.

Menurutnya, penafsiran tersebut berpotensi membentuk persepsi seolah-olah Bupati menyamakan masyarakat Loloda dengan hutan atau bermaksud merendahkan martabat mereka.

“Jangan sampai pernyataan yang sesungguhnya berbicara tentang tantangan pembangunan justru ditarik ke arah yang berbeda, seolah-olah ada maksud untuk menghina atau melecehkan masyarakat Loloda. Itu merupakan kesimpulan yang tidak tepat,” ujarnya.

Masri juga mengingatkan bahwa penafsiran yang tidak proporsional berisiko memunculkan sentimen negatif dan membenturkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat Loloda.

Ia menegaskan, komitmen Pemkab Halbar terhadap pembangunan Loloda dapat dilihat dari berbagai upaya yang terus diperjuangkan untuk membuka keterisolasian wilayah tersebut.

Salah satu langkah konkret, kata dia, adalah perjuangan pemerintah daerah mengusulkan pembangunan ruas jalan Kedi-Jano. Ruas jalan tersebut direncanakan mulai dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun depan.

Menurut Masri, pembangunan akses jalan itu menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan berbagai aktivitas ekonomi.

Ia menyebut upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus mendorong penanganan persoalan keterisolasian, termasuk memperkuat konektivitas antarkecamatan di wilayah Loloda dengan daerah lainnya.

Karena itu, Masri menilai tidak tepat apabila pernyataan Bupati yang membahas tantangan teknis pembangunan kemudian dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui kritik dalam ruang publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurutnya, kritik perlu disampaikan berdasarkan pemahaman yang menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang objektif dan proporsional. Karena itu, setiap pernyataan harus dipahami secara utuh, bukan hanya dari potongan kalimat yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memecah belah hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat Loloda,” tutup Masri.

TernatePost.id
Editor