TPost – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama DPRD setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (13/8/2026).
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, menekankan bahwa penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan kesadaran penuh akan keterbatasan sumber daya fiskal daerah.
Menurutnya, tantangan utama pemerintah saat ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di tengah anggaran yang tidak berlebihan.
“Keberhasilan APBD tidak seharusnya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat anggaran tersebut dapat dirasakan masyarakat,” tegas Djufri.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mampu membedakan antara program yang sekadar diinginkan dengan program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.
Prioritas Pembangunan dan Kemandirian Fiskal
Kebijakan anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada sektor-sektor krusial, antara lain:
- Pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan.
- Pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi wilayah.
- Penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Selain fokus pada belanja, pemerintah juga berkomitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.
Strategi yang akan ditempuh meliputi optimalisasi potensi ekonomi lokal, peningkatan kepatuhan pajak, hingga penciptaan iklim investasi yang sehat.
Ketua DPRD Halmahera Barat, Ibnu Saud Kadim, menyatakan bahwa pembahasan KUA-PPAS telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kemampuan keuangan daerah hingga pemerataan pembangunan antarkecamatan.
Ia menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasca penandatanganan ini, Pemerintah Daerah dan DPRD akan segera melanjutkan ke tahapan pembahasan Rancangan APBD 2027.
Djufri berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap kuat agar anggaran yang disusun tetap realistis, tepat sasaran, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Halmahera Barat.
Tinggalkan Balasan