TPost – Dugaan pelanggaran hak normatif pekerja di lingkungan industri pertambangan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali mencuat.

Kali ini, PT Favor Indah Jaya, perusahaan subkontraktor PT WBN yang beroperasi di Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara atas dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.

Laporan pengaduan tersebut secara resmi disampaikan Tim Advokat Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara pada Jumat (20/11/2026), dengan mengatasnamakan Mahrun Wahab, mantan pekerja yang menjabat sebagai HSE Coordinator/Manager di perusahaan tersebut sejak Mei 2024 hingga Oktober 2026.

Dalam laporan itu, Koalisi menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran hak pekerja yang disebut terjadi selama korban menjalankan tugasnya di perusahaan di bawah kepemimpinan Direktur Irwan Hasan.

Empat Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja
Perwakilan Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara menyebutkan, terdapat empat persoalan utama yang menjadi dasar pengaduan kepada Disnakertrans Malut.

Pertama, perusahaan diduga tidak mendaftarkan korban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan selama kurang lebih 29 bulan masa kerja. Selain itu, korban disebut tidak pernah difasilitasi pemeriksaan kesehatan atau Medical Check-Up.

Koalisi menilai kondisi tersebut berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja.

Kedua, korban diduga diwajibkan bekerja selama tujuh hari penuh dalam sepekan dengan sistem non-shift tanpa memperoleh hak istirahat mingguan.

Ketiga, jam kerja korban disebut berlangsung mulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIT. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, waktu kerja diduga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIT tanpa pembayaran upah lembur.

Keempat, korban mengaku tidak pernah mendapatkan hak cuti tahunan meskipun telah bekerja lebih dari 12 bulan berturut-turut.

Koalisi juga menyoroti tidak adanya perjanjian kerja tertulis. Sementara itu, pembayaran upah korban sebesar Rp10 juta setiap bulan disebut dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi seorang admin perusahaan.

Menurut Koalisi, sejumlah kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

PHK Melalui Pesan Daring
Persoalan ketenagakerjaan ini disebut berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap korban.

Berdasarkan keterangan dalam laporan pengaduan, korban menerima pemberitahuan PHK secara sepihak melalui pesan daring pada 16 Oktober 2026.

Pemberitahuan tersebut disebut diterima dua hari setelah korban meninggalkan lokasi kerja (site) karena alasan darurat keluarga.

Koalisi menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan subkontraktor yang beroperasi di kawasan industri pertambangan Maluku Utara.

“Kasus ini harus menjadi atensi serius bagi fungsi pengawasan negara di sektor industri Maluku Utara. Ini bukan kali pertama persoalan seperti ini muncul. Pembiaran terhadap subkontraktor yang beroperasi tanpa kontrak kerja tertulis, mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan, dan menerapkan jam kerja yang diduga eksploitatif akan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan buruh,” ujar perwakilan Koalisi, Lukman Harun, S.H.

Ia berharap pengawasan negara disertai penegakan aturan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran, sehingga menjadi pembelajaran bagi perusahaan subkontraktor lain yang beroperasi di kawasan industri pertambangan Maluku Utara.

Desak Pemeriksaan hingga Pemenuhan Hak Pekerja
Melalui laporan tersebut, Koalisi mendesak Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan.

Koalisi juga meminta agar diterbitkan nota pemeriksaan dan, apabila ditemukan unsur pidana, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain proses penegakan hukum, Koalisi meminta perusahaan memenuhi seluruh hak normatif korban, termasuk hak atas jaminan sosial, upah lembur, cuti tahunan, serta hak-hak lain yang timbul akibat hubungan kerja dan berakhirnya hubungan kerja tersebut.

Perwakilan Koalisi lainnya, Susanti Daeng Suki, S.H., menyampaikan bahwa tembusan laporan pengaduan tersebut juga telah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan pihak terkait di lingkungan BPJS.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak PT Favor Indah Jaya terkait berbagai dugaan yang disampaikan Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara.

Redaksi ternatepost.id tetap membuka ruang bagi pihak perusahaan maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas laporan tersebut.

TernatePost.id
Editor