TPost – Longsor yang terjadi di Desa Peot, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sejak Mei 2026 hingga kini belum mendapat penanganan dari pemerintah daerah.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRD Halmahera Barat, Rinto Djalali, yang mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera mengambil langkah konkret.

Rinto menilai lambannya penanganan longsor telah mengganggu aktivitas masyarakat.

Selain menghambat mobilitas warga, kondisi jalan yang rusak juga menyulitkan pelajar menuju sekolah, mengganggu distribusi hasil pertanian, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Ironisnya, sebelum ada respons dari pemerintah, masyarakat bersama para sopir berinisiatif melakukan penanganan darurat secara swadaya.

Mereka bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli karung dan material timbunan guna menahan longsor agar tidak semakin meluas.

Warga bergotong royong menimbun longsor di jalan Desa Peot agar tidak semakin meluas.(Foto: Istimewa)

Menurut Rinto, titik longsor di Desa Peot merupakan jalur strategis yang menghubungkan aktivitas masyarakat antarwilayah di Kecamatan Sahu.

Karena itu, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Kerusakan jalan ini sangat menghambat aktivitas warga, perjalanan anak-anak ke sekolah, pengangkutan hasil bumi, dan membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar Rinto kepada media ini, Selasa (14/7/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur di kawasan tersebut tidak hanya longsor.

Ruas jalan dari Desa Peot menuju Desa Sasur juga mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan perbaikan segera.

Atas kondisi tersebut, Rinto mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Dinas PUPR agar segera melakukan penanganan permanen terhadap titik longsor maupun ruas jalan yang rusak.

“Kami berharap Bupati melalui instansi teknis PUPR segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki dan menangani kerusakan jalan serta longsor demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Sahu,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda penanganan infrastruktur di wilayah tersebut, mengingat akses jalan itu menjadi urat nadi aktivitas masyarakat dan penopang perekonomian warga pesisir Kecamatan Sahu.

TernatePost.id
Editor