Oleh: Asmar Hi. Daud
(Akademisi Unkhair)
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah pola bantuan kepada nelayan. Bantuan perahu gratis dihentikan.
Pemerintah memilih membantu mesin, sementara perahu didorong melalui skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Alasannya, bantuan sebelumnya dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang diperjualbelikan dan ada pula kelompok yang berulang kali mengajukan bantuan tanpa memberikan dampak nyata bagi nelayan kecil.
Saya kira evaluasi seperti ini, perlu. Bantuan pemerintah tidak boleh terus dibagikan tanpa kontrol. Tetapi persoalannya bukan hanya memilih antara kapal gratis, bantuan mesin, atau KUR.
Persoalan mendasarnya adalah apakah pola bantuan yang selama ini kita jalankan sudah dibangun berdasarkan kebutuhan nyata nelayan?
Menurut saya, bantuan perikanan di Maluku Utara perlu mulai diarahkan pada pendekatan berbasis kawasan nelayan.
Tidak perlu setiap tahun bantuan disebarkan sedikit-sedikit ke terlalu banyak desa. Pemerintah dapat menetapkan satu atau dua wilayah yang memang memiliki basis nelayan kuat.
Wilayah itulah yang kemudian dijadikan kawasan percontohan dan dibangun secara serius.
Mulailah dari melihat apa yang benar-benar dibutuhkan nelayan di wilayah tersebut.
Kalau mereka membutuhkan mesin, bantu mesin.
Kalau masalahnya kapal yang tidak layak, bantu kapal.
Kalau kendalanya alat tangkap, siapkan alat tangkap yang sesuai.
Kalau masalah utama adalah BBM, es, tempat pendaratan, penyimpanan ikan, atau pemasaran, maka bagian itu juga harus diselesaikan.
Jangan sampai kita memberikan mesin kepada nelayan, tetapi kapalnya tidak tersedia atau sudah tidak layak.
Jangan sampai kapal dan mesin tersedia, tetapi nelayan kesulitan memperoleh BBM.
Pun, jangan sampai produksi ikan meningkat, sementara es dan pasar tidak tersedia.
Perikanan adalah satu rangkaian usaha. Kapal, mesin, BBM, alat tangkap, tempat pendaratan, penyimpanan dan pasar saling berhubungan. Kalau salah satu bagian tidak berjalan, bagian lainnya juga ikut terganggu.
Karena itu, bantuan kepada nelayan juga seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan.
Inilah alasan saya lebih setuju jika pemerintah memilih satu atau dua kawasan nelayan terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai proyek percontohan.
Sebelum bantuan diberikan, pemerintah harus memiliki data awal yang jelas. Berapa jumlah nelayan yang benar-benar aktif. Berapa kapal yang tersedia. Berapa hasil tangkapan rata-rata. Berapa biaya sekali melaut. Berapa pendapatan nelayan. Bagaimana akses terhadap BBM dan di mana hasil tangkapan mereka dijual.
Data seperti ini sangat penting. Karena bagaimana kita bisa mengatakan sebuah program berhasil kalau kita tidak tahu kondisi nelayan sebelum program itu dimulai?
Setelah satu tahun bantuan berjalan, ukur kembali.
Apakah hasil tangkapan meningkat? Apakah biaya melaut menjadi lebih ringan? Apakah pendapatan nelayan bertambah? Apakah ikan dapat dipasarkan dengan harga lebih baik? Apakah kelompok nelayan semakin kuat dan mampu mengelola usahanya sendiri?
Dari situ pemerintah bisa melihat mana yang berhasil dan mana yang harus diperbaiki.
Kalau kawasan pertama berhasil, tahun berikutnya pilih satu atau dua kawasan lainnya. Terapkan pola yang sama sambil memperbaiki kekurangan dari pengalaman sebelumnya.
Dengan demikian, setiap tahun kita menghasilkan kawasan nelayan yang benar-benar dibangun, bukan sekadar wilayah yang pernah menerima bantuan.
Bayangkan kalau pola ini dilakukan secara konsisten selama lima tahun. Kita mungkin belum bisa menjangkau seluruh desa nelayan di Maluku Utara, tetapi kita sudah memiliki sejumlah kawasan perikanan yang tumbuh dengan sistem usaha yang lebih kuat dan bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya.
Menurut saya, cara seperti ini jauh lebih baik daripada menyebarkan ratusan bantuan ke banyak tempat, tetapi beberapa tahun kemudian kita kesulitan menjawab apa sebenarnya perubahan yang terjadi.
Bagaimana dengan KUR?
KUR tentu bisa menjadi bagian dari kebijakan. Pemerintah pusat memang menyediakan KUR sebagai pembiayaan bagi usaha produktif, termasuk sektor perikanan, dengan suku bunga yang disubsidi pemerintah.
Tetapi kita juga harus ingat bahwa KUR tetaplah kredit.
Nelayan tetap harus mengembalikannya.
Karena itu, kemampuan setiap nelayan harus dilihat secara berbeda.
Ada nelayan yang usahanya sudah berkembang dan mampu mengakses kredit.
Ada pula nelayan kecil yang pendapatannya sangat bergantung pada musim, cuaca dan hasil tangkapan.
Tidak semuanya dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama.
Di sinilah pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang lebih cermat.
Tentukan siapa yang masih membutuhkan bantuan, siapa yang membutuhkan dukungan sebagian, dan siapa yang sudah mampu masuk dalam skema pembiayaan perbankan.
Jangan sampai semangat untuk membuat nelayan mandiri justru membuat nelayan kecil memikul beban baru.
Ukuran keberhasilan pembangunan perikanan bukan soal berapa banyak mesin yang dibagikan, berapa banyak kapal yang diserahkan, atau berapa kelompok yang menerima bantuan.
Yang harus kita ukur adalah perubahan dalam kehidupan nelayan.
Karena itu, mulailah dari satu atau dua kawasan.
Tetapkan wilayahnya. Kenali nelayannya. Petakan kebutuhannya. Berikan bantuan secara utuh. Dampingi. Awasi. Lalu ukur hasilnya.
Kalau berhasil, lanjutkan ke kawasan berikutnya.
Olehnya, akan lebih baik setiap tahun kita membangun satu atau dua kawasan nelayan sampai benar-benar berhasil daripada bantuan tersebar ke banyak tempat tetapi dampaknya tidak pernah benar-benar kita ketahui.***
Tinggalkan Balasan