Identitas Pesisir, Eco-Village, dan Keadilan Relokasi
Oleh: Asmar Hi. Daud
(Akademisi Universitas Khairun)
Sebuah desa tidak hanya dibentuk oleh rumah, jalan, dan batas administratif. Ia tumbuh melalui sejarah, ingatan kolektif, hubungan sosial, serta keterikatan manusia dengan lingkungan yang menopang kehidupannya. Karena itu, memindahkan sebuah permukiman tidak selalu berarti memindahkan keseluruhan kehidupan masyarakatnya.
Kenyataan tersebut kini menjadi bagian penting dari dinamika Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Di tengah ekspansi industri nikel, Kawasi mengalami perubahan ruang yang mendasar. Sebagian masyarakat telah menempati permukiman baru yang dikenal sebagai Eco-Village, sementara sebagian lainnya tetap bertahan di Kawasi Lama.
Peresmian Kawasi Baru oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, pada 28 Oktober 2026 sekaligus menandai pemindahan pusat pemerintahan desa. Momentum tersebut merupakan perkembangan penting dalam penataan permukiman masyarakat di sekitar kawasan industri.
Namun, di balik keberhasilan pembangunan fisik, terdapat persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni bagaimana mempertahankan keberlanjutan identitas dan kehidupan sosial-ekologis masyarakat yang kini berada dalam dua ruang permukiman berbeda.
Kawasi Bukan Sekadar Ruang Permukiman
Dalam perspektif Social-Ecological Systems atau sistem sosial-ekologis, manusia dan lingkungan membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan. Ostrom (2009) menjelaskan bahwa keberlanjutan suatu sistem ditentukan oleh interaksi antara sumber daya alam, pengguna sumber daya, institusi tata kelola, dan dinamika yang berlangsung di dalamnya.
Bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar bentang alam yang mengelilingi permukiman. Laut merupakan ruang penghidupan, sumber pengetahuan, pembentuk kebudayaan, dan bagian dari identitas kolektif.
Demikian pula tanah, kebun, sumber air, serta ruang-ruang yang memiliki nilai sejarah. Keseluruhannya membentuk hubungan sosial-ekologis yang berkembang antargenerasi.
Scannell dan Gifford (2010) menjelaskan bahwa keterikatan manusia terhadap tempat atau place attachment terbentuk melalui pengalaman, hubungan emosional, identitas, dan karakteristik ruang.
Dengan demikian, identitas Kawasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar nama desa yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
Ketika Lokasi Menjadi Persoalan
Pernyataan Bupati Bassam Kasuba pada peresmian Eco-Village bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, merupakan prinsip penting pembangunan berkelanjutan.
Bupati juga menekankan perlunya menjaga sejarah, nilai sosial-budaya, dan hubungan masyarakat dengan tanah leluhur. Namun, prinsip tersebut semestinya telah menjadi dasar sejak tahap awal perencanaan, terutama ketika lokasi Kawasi Baru ditentukan.
Sebagai desa pesisir, pemilihan lokasi permukiman baru seharusnya mempertimbangkan kesesuaian sosial-ekologis dengan karakter kehidupan masyarakat sebelumnya. Kedekatan dengan laut, akses terhadap wilayah tangkap, kemudahan mencapai kebun, serta keberlanjutan hubungan sosial seharusnya menjadi bagian penting dalam penilaian alternatif lokasi.
Lokasi Kawasi Baru yang berada beberapa kilometer dari permukiman lama menghadirkan perubahan hubungan spasial masyarakat dengan lingkungan pesisirnya.
Pihak perusahaan memang telah menyediakan infrastruktur, termasuk akses dermaga. Namun, keberadaan dermaga tidak otomatis menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang mempunyai hubungan berbeda dengan wilayah pesisir.
Pemilihan lokasi lebih dekat pantai tentu tetap harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan, risiko bencana, serta kelayakan permukiman. Karena itu, persoalannya bukan sekadar mempertahankan kedekatan geografis, melainkan menjamin kesetaraan fungsi sosial-ekologis antara ruang lama dan ruang baru.
Dalam prinsip perencanaan relokasi yang dikembangkan International Finance Corporation (2012), alternatif lokasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan mata pencaharian merupakan pertimbangan penting sebelum perpindahan dilaksanakan.
Dengan demikian, keberlanjutan seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan sejak awal, bukan sekadar tujuan yang ditegaskan setelah pembangunan selesai.
Satu Desa dalam Dua Ruang Kehidupan
Persoalan relokasi Kawasi semakin kompleks karena tidak seluruh masyarakat memilih berpindah.
Pada November 2025, WALHI Maluku Utara, sebagaimana diberitakan Kasedata.id, memperkirakan sekitar 199 kepala keluarga masih bertahan di Kawasi Lama. Informasi mengenai lebih dari 200 keluarga yang tetap bertahan memerlukan pemutakhiran data untuk memastikan perkembangan jumlahnya setelah peresmian Kawasi Baru.
Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perpindahan fisik tidak selalu berjalan seiring dengan penerimaan sosial dan perubahan sistem penghidupan masyarakat.
Sebagian warga menerima permukiman baru karena memperoleh rumah yang lebih layak, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses air bersih dan listrik yang lebih baik. Manfaat tersebut merupakan capaian yang perlu diakui.
Sebaliknya, sejumlah warga yang bertahan menyampaikan keberatan berkaitan dengan tanah leluhur, proses relokasi, dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kehidupan mereka.
Perbedaan pilihan ini tidak seharusnya disederhanakan sebagai pertentangan antara masyarakat yang mendukung pembangunan dan masyarakat yang menolaknya.
Dalam perspektif sosial-ekologis, keputusan rumah tangga dipengaruhi oleh pengalaman, struktur mata pencaharian, keterikatan tempat, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Kondisi tersebut memperlihatkan gejala fragmentasi spasial Kawasi. Satu komunitas desa kini menjalani kehidupan dalam dua kawasan permukiman dengan karakteristik akses, fasilitas, dan hubungan ekologis yang berbeda.
Apabila tidak dikelola secara inklusif, perbedaan ruang tersebut berpotensi berkembang menjadi ketimpangan pelayanan, keterpisahan sosial, dan perbedaan kesempatan ekonomi.
Eco-Village dan Ukuran Keberlanjutan
Pembangunan Kawasi Baru menghadirkan 259 unit rumah beserta fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, rumah ibadah, dan sarana ekonomi. Pemerintah juga mulai menyerahkan sertifikat hak milik kepada warga secara bertahap.
Penyediaan fasilitas tersebut penting bagi peningkatan kualitas kehidupan.
Namun, istilah Eco-Village membawa konsekuensi konseptual yang lebih luas daripada sekadar kawasan permukiman modern.
Keberlanjutan ekologis menuntut pemeliharaan fungsi lingkungan. Keberlanjutan sosial mensyaratkan perlindungan hubungan masyarakat dan identitas budaya. Sementara keberlanjutan ekonomi membutuhkan akses terhadap sumber penghidupan yang layak dan tidak menimbulkan ketergantungan yang semakin besar.
Oleh karena itu, keberhasilan Eco-Village tidak cukup diukur melalui jumlah bangunan atau kelengkapan infrastruktur.
Ukuran yang lebih substantif adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.
Mengembalikan Keadilan dalam Penataan Ruang
Pemindahan pusat pemerintahan desa ke Kawasi Baru menghadirkan tanggung jawab tambahan bagi pemerintah daerah.
Warga yang tetap bertahan di Kawasi Lama tidak boleh kehilangan hak atas pelayanan publik, perlindungan hukum, dan akses terhadap kebutuhan dasar hanya karena memilih mempertahankan tempat tinggalnya.
Pemerintah bersama pihak terkait perlu membuka evaluasi independen terhadap proses relokasi, termasuk alasan pemilihan lokasi, perubahan mata pencaharian, kepastian hak atas tanah, serta kondisi kehidupan masyarakat di kedua permukiman.
Evaluasi tersebut harus memberikan ruang setara kepada warga yang telah berpindah maupun yang masih bertahan.
Sebab, pembangunan berkelanjutan tidak semestinya memaksa masyarakat memilih antara memperoleh fasilitas kehidupan yang layak dan mempertahankan identitas ruang hidupnya.
Kawasi Baru dapat menjadi bagian dari kemajuan pembangunan apabila manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh mengabaikan hak dan keberlanjutan kehidupan warga Kawasi Lama.
Pada akhirnya, persoalan Kawasi bukan semata tentang berhasil atau tidaknya memindahkan penduduk. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pembangunan sejak awal telah menjadikan manusia, lingkungan, dan identitas sosial-budaya sebagai satu kesatuan dalam pengambilan keputusan.
Kawasi boleh memiliki pusat pemerintahan baru, tetapi sejarah dan identitas sosial-ekologis masyarakatnya tidak berhenti pada batas permukiman yang ditinggalkan.
Pembangunan yang berkeadilan bukan hanya menyediakan tempat tinggal yang lebih baik, melainkan memastikan masyarakat tetap mempunyai hak, ruang, dan kemampuan untuk menentukan masa depan kehidupannya sendiri.***
Tinggalkan Balasan