TPost — Dugaan penipuan bermodus meloloskan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa melalui proses seleksi mencuat di Maluku Utara.

Seorang warga Kabupaten Pulau Taliabu berinisial R alias Rusianti mengaku mengalami kerugian hingga Rp255 juta setelah dijanjikan anaknya dapat diterima menjadi anggota TNI tanpa mengikuti tes.

Kasus tersebut kini dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Melalui kuasa hukumnya, Rafiq Hafitzh, pelapor melaporkan dua orang berinisial ED alias Wati, seorang ibu rumah tangga, dan MAI alias Adil, yang disebut sebagai oknum aparatur sipil negara (ASN) berprofesi guru di salah satu SMK di Kota Ternate.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyebaran informasi bohong (hoaks).

Dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (19/11/2026), Rafiq menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika para terlapor menawarkan kepada pelapor bahwa anaknya dapat diloloskan menjadi anggota TNI tanpa melalui proses seleksi atau tes, dengan syarat menyiapkan sejumlah uang.

Tergiur dengan tawaran tersebut dan berharap anaknya dapat menjadi anggota TNI, pelapor kemudian menyanggupi permintaan uang sebesar Rp255 juta.

Uang tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank BRI atas nama ED alias Wati dalam dua tahap. Transfer pertama dilakukan pada 17 September 2025 sebesar Rp200 juta, kemudian disusul transfer kedua pada 18 September 2025 sebesar Rp55 juta.

Menurut Rafiq, uang tersebut disebut-sebut akan diserahkan kepada seorang oknum anggota TNI berinisial RL alias Rusdi yang bertugas di Kalimantan.

Namun, setelah uang diserahkan, janji keberangkatan anak pelapor untuk mengikuti pendidikan TNI tak kunjung terealisasi.

Pelapor, kata Rafiq, beberapa kali menerima informasi mengenai jadwal keberangkatan anaknya. Pertama, dijanjikan berangkat pada Desember 2025, tetapi ditunda. Kemudian dijadwalkan kembali pada Maret 2026, namun kembali mengalami penundaan.

Informasi berikutnya menyebutkan keberangkatan akan dilakukan pada Juni 2026. Akan tetapi, rencana tersebut kembali batal dengan alasan pesawat mengalami kerusakan.

Hingga akhirnya, pelapor memperoleh informasi bahwa anaknya dijadwalkan berangkat pada 4 Juli 2026.

Namun, sekitar pukul 03.00 WIT pada hari tersebut, pelapor menerima pesan melalui grup WhatsApp dari RL alias Rusdi yang menyampaikan bahwa seluruh peserta dinyatakan gugur dan tidak jadi diberangkatkan.

Setelah menerima informasi itu, pelapor berupaya menghubungi RL secara langsung. Namun, nomor telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif dan hingga kini tidak dapat dihubungi.

Sudah Disomasi, Pengembalian Uang Belum Jelas
Rafiq mengatakan, pihak pelapor telah beberapa kali mendatangi kediaman ED alias Wati di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk meminta pertanggungjawaban dan pengembalian seluruh uang yang telah diserahkan.

Namun, menurut keterangan pelapor, ED menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut apabila berhasil menemukan RL alias Rusdi yang disebut berada di Kalimantan. Bahkan, pelapor sempat mengutus saudara sepupunya untuk meminta kejelasan.

Dalam pertemuan itu, ED disebut menyampaikan sedang mengumpulkan uang untuk membeli tiket perjalanan ke Kalimantan guna mencari RL, yang kabarnya telah meninggalkan tugas selama beberapa bulan.

Selain itu, Rafiq mengungkapkan bahwa pada 27 Oktober 2026, pelapor menerima transfer uang sebesar Rp5 juta dari MAI alias Adil.

Uang tersebut, berdasarkan informasi yang diterima pihak pelapor, diduga merupakan komisi yang diperoleh MAI karena membantu ED mencari orang yang berminat mengikuti seleksi anggota TNI.

Rafiq menyebut, MAI kemudian mengembalikan uang tersebut setelah mengetahui anak pelapor tidak lulus atau dinyatakan gugur.

Sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya mengaku telah melayangkan somasi kepada ED pada 11 November 2026. Somasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan pada 16 November 2026 untuk membahas penyelesaian persoalan.

Namun, menurut Rafiq, pertemuan itu belum menghasilkan kepastian pengembalian sisa uang. ED disebut tetap menyatakan bersedia bertanggung jawab, tetapi meminta agar pelapor menunggu sampai RL ditemukan.

“Karena tidak ada kepastian terkait pengembalian uang milik klien kami, maka kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan ini kepada pihak kepolisian,” ujar Rafiq.

Minta Polda Malut Tindaklanjuti Laporan
Dalam laporan tersebut, pihak kuasa hukum menyebut dugaan tindak pidana yang dilaporkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 484 juncto Pasal 492 juncto Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rafiq berharap Polda Maluku Utara dapat menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga meminta Kapolda Maluku Utara melalui Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) memberikan perhatian terhadap perkara tersebut agar proses penanganannya berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum bagi pelapor.

Menurutnya, kasus ini perlu ditangani secara serius agar dugaan praktik serupa tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kelulusan anggota TNI melalui jalur yang tidak resmi.

Hingga keterangan pers ini disampaikan, uraian mengenai perkara tersebut masih berdasarkan keterangan pihak pelapor dan kuasa hukumnya.

Dugaan keterlibatan para terlapor masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian.

TernatePost.id
Editor