TPost — Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp24,27 triliun pada September 2026. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 53,16 persen secara tahunan jauh melampaui pertumbuhan penyaluran kredit yang tercatat sebesar 5,77 persen.

Berdasarkan data Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara yang disampaikan dalam media gathering di Hotel Moloka’i, Pulau Morotai, Kamis (19/11/2026) pertumbuhan DPK tersebut terutama didorong oleh peningkatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, khususnya pada bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara itu, total penyaluran kredit perbankan di Maluku Utara tercatat sebesar Rp17,10 triliun. Kondisi tersebut membuat Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 70,48 persen, lebih rendah dibandingkan LDR nasional yang mencapai 88,11 persen.

Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Gross tercatat sebesar 3,39 persen. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimum atau threshold sebesar 5 persen.

Meski demikian, sektor rumah tangga menjadi salah satu perhatian dalam kualitas kredit perbankan. Sektor tersebut mencatat nominal NPL terbesar, yakni Rp403,41 miliar.

Selanjutnya, sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp65,76 miliar dan perdagangan besar serta eceran sebesar Rp61,58 miliar.

Dari sisi penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan masih terkonsentrasi pada tiga sektor utama, yakni rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 73,13 persen dari total kredit perbankan di Maluku Utara pada September 2026. Sektor rumah tangga mendominasi dengan nilai kredit Rp8.284,97 miliar atau 48,44 persen, disusul perdagangan besar dan eceran sebesar Rp2.450,42 miliar atau 14,33 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar Rp1.772,71 miliar atau 10,36 persen.

Di sisi lain, penyaluran kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp3,64 triliun pada September 2026. Penyaluran tersebut tumbuh 5,01 persen dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp3,47 triliun.

Komposisi kredit UMKM masih didominasi usaha kecil sebesar 44,30 persen, disusul usaha mikro 41,41 persen dan usaha menengah 14,28 persen.

Adapun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara pada Triwulan III 2026 mencapai Rp634,66 miliar kepada 8.479 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp303,47 miliar.

Berdasarkan wilayah, Kota Ternate menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar, yakni Rp163,48 miliar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp121,09 miliar dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp102,95 miliar.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana perbankan di Maluku Utara jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan masih terkonsentrasi pada sejumlah sektor ekonomi dan wilayah tertentu.

Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting untuk melihat sejauh mana pertumbuhan industri perbankan di Maluku Utara berdampak terhadap akses pembiayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta pemerataan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

TernatePost.id
Editor