TPost – Pelayanan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Batu Anteru, Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, menjadi sorotan.

Pasalnya, sejumlah kendaraan roda dua dengan tangki modifikasi diduga masih mendapatkan pelayanan pengisian Pertalite, sementara jalur pelayanan untuk masyarakat umum justru ditutup.

Kondisi tersebut memunculkan keluhan masyarakat yang menilai pelayanan BBM bersubsidi di SPBU tersebut belum berjalan secara adil dan sesuai ketentuan.

Pemilik SPBU pun diminta lebih aktif mengawasi petugas agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan pantauan media ini pada Sabtu (21/11/2026), jalur pengisian Pertalite untuk kendaraan roda dua di SPBU Batu Anteru terlihat telah ditutup.

Petugas hanya melayani sejumlah kendaraan angkutan umum (angkot) yang sedang mengantre. Namun, di dalam area SPBU masih terlihat beberapa sepeda motor dengan tangki modifikasi terparkir.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan dan pengawasan penjualan Pertalite di lokasi tersebut.

Padahal, Pertamina Patra Niaga telah menetapkan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk larangan pengisian menggunakan tangki modifikasi yang diperuntukkan bagi penimbunan maupun penjualan kembali.

SPBU yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi dapat dikenai sanksi berupa pembinaan, peringatan tertulis hingga penghentian sementara pasokan atau skorsing, sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi juga memiliki konsekuensi hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Pengawas SPBU Akui Berada di Rumah Sakit
Saat dikonfirmasi di lokasi pada Sabtu (21/11/2026), Arifandi selaku Pengawas SPBU Batu Anteru mengaku sedang berada di rumah sakit karena anaknya sakit. Ia kemudian meminta agar konfirmasi diarahkan kepada operator lain yang bertugas.

“Saya di rumah sakit, karena kecil (anak) sakit, jadi silakan hubungi operator,” katanya.

Sementara itu, salah seorang petugas SPBU yang ditemui di lokasi menyampaikan bahwa pelayanan Pertalite untuk kendaraan roda dua telah ditutup dan saat itu pihaknya hanya melayani angkutan umum.

“Maaf Pak, torang so tara (kami sudah tidak) layani motor. Sekarang layani tinggal oto (mobil) angkot saja, karena dorang (mereka) so antri dari tadi,” ujar petugas tersebut.

Pengendara Keluhkan Pelayanan Dinilai Tidak Adil
Keluhan juga disampaikan seorang pengendara sepeda motor yang saat itu sedang mengantre untuk membeli BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Ia mengaku selama ini melihat kendaraan roda dua dengan tangki modifikasi dapat masuk ke jalur pengisian Pertalite, bahkan beberapa pengendara disebut mengisi sendiri BBM ke dalam tangki berkapasitas besar tersebut.

“Mereka yang bawa motor tangki modifikasi ini terlihat sesuka-suka masuk ke jalur pengisian. Bahkan sebagian dari mereka mengisi sendiri Pertalite ke dalam tangki motor yang sudah dimodifikasi dengan ukuran besar, sementara petugas SPBU tetap membiarkan,” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pelayanan penjualan Pertalite di SPBU Batu Anteru terkesan tidak adil bagi masyarakat yang membutuhkan BBM untuk keperluan sehari-hari.

Karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, ia mengaku memilih membeli Pertamax meskipun harus mengeluarkan biaya lebih besar.

“Karena saya merasa pelayanan penjualan Pertalite di SPBU tidak adil, maka dari itu saya memilih isi BBM Pertamax meski harganya mahal,” ujarnya.

Pengendara tersebut meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

Atas kondisi ini, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, diharapkan turun langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Batu Anteru.

Jika ditemukan adanya praktik penyaluran yang tidak sesuai ketentuan, pihak terkait diharapkan melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan dan pengawasan di SPBU tersebut agar penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran serta hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi tidak terabaikan.

TernatePost.id
Editor