TPost – Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Maluku Utara, Nasri Abubakar, meminta masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite apabila menemukan praktik pembelian yang tidak sesuai ketentuan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Nasri mengatakan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Hiswana Migas maupun pihak SPBU.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penyaluran BBM agar tepat sasaran.

“Kalau ada bukti, langsung laporkan. Jangan hanya dibiarkan. Kalau memang ditemukan penyalahgunaan barcode atau pembelian BBM yang tidak sesuai ketentuan, silakan dilaporkan dengan menyertakan bukti,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, Hiswana Migas pada prinsipnya memiliki tugas membantu menyiapkan lembaga penyalur agar dapat mendistribusikan BBM sesuai ketentuan. Sementara pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Nasri juga menyoroti potensi penyalahgunaan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi. Sistem tersebut, kata dia, diberlakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya.

Karena itu, masyarakat diminta lebih jeli apabila menemukan kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang kali dalam waktu berdekatan, terutama kendaraan yang diduga telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki tidak wajar.

“Misalnya, ada sepeda motor yang kapasitas tangkinya normal hanya beberapa liter, tetapi justru mengisi BBM dalam jumlah jauh lebih banyak. Kalau ditemukan kondisi seperti itu, dokumentasikan dan laporkan,” tegasnya.

Selain praktik pengisian berulang, Nasri yang juga menjabat Wakil Wali Kota Ternate ini turut menyoroti dugaan penjualan Pertalite secara eceran oleh sejumlah depot atau kios.

Menurutnya, apabila ditemukan depot yang menjual Pertalite, perlu ditelusuri sumber pasokan BBM tersebut, termasuk kemungkinan berasal dari SPBU reguler yang semestinya menyalurkan BBM sesuai peruntukannya.

Ia menegaskan, penjualan BBM bersubsidi harus mengikuti aturan distribusi yang berlaku. Terlebih, Pertalite diperuntukkan bagi konsumen dan kendaraan yang berhak sesuai ketentuan pemerintah.

Nasri juga mengingatkan bahwa pengawasan oleh pihak SPBU, Hiswana Migas, maupun Pertamina memiliki keterbatasan jika harus dilakukan setiap saat selama 24 jam.

Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyimpangan distribusi.

“Hiswana Migas dan Pertamina tentu melakukan pengawasan dan memberikan imbauan. Tetapi tidak mungkin petugas berjaga selama 24 jam. Makanya, masyarakat juga harus ikut mengawasi. Kalau melihat ada indikasi penyalahgunaan, segera laporkan dengan bukti yang jelas,” katanya.

Terkait pengawasan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Nasri menyebut pengawasan terhadap distribusi BBM dilakukan secara berkala.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pihak agar penyaluran BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.

TernatePost.id
Editor