Wawali Kota Ternate Tekankan OPD Pengelola PAD Miliki Data Potensi Akurat di Rapat Perdana 2026

TPost – Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Nasri Abubakar, memberikan penegasan serius kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memiliki data potensi yang akurat dan terukur.

Hal ini disampaikan dalam rapat perdana awal tahun 2026 yang berlangsung di aula lantai II kantor Dinas Pendidikan Kota Ternate, Selasa (6/1/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, tersebut menjadi momentum bagi Nasri Abubakar untuk mengingatkan bahwa basis data yang valid adalah tolok ukur utama dalam penetapan target PAD.

Menurutnya, tanpa data yang akurat, target yang ditetapkan berisiko tidak realistis dan akan sulit untuk dievaluasi secara objektif di kemudian hari.

“Data potensi ini sangat penting, bukan hanya untuk menetapkan target PAD, tetapi juga untuk mengukur capaian kinerja setiap tahun,” tegas Nasri.

Ia juga menambahkan bahwa data yang valid akan menjadi gambaran nyata dalam proses evaluasi sekaligus menjadi dasar perencanaan sumber-sumber PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mengandalkan sumber yang sudah ada, Nasri mendorong OPD terkait untuk melakukan pemetaan dan pendataan serius terhadap potensi PAD lain yang belum tergarap secara maksimal.

Ia meyakini bahwa penggunaan data potensi yang lebih akurat akan memberikan dua dampak besar bagi Kota Ternate pada tahun 2026, yaitu peningkatan PAD yang signifikan dan penekanan tingkat kebocoran anggaran.

Di sisi lain, Nasri yang juga merupakan Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara ini, menekankan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas tidak boleh dikesampingkan dalam pengelolaan PAD.

Ia mengingatkan bahwa seluruh pendapatan yang dikelola merupakan uang rakyat, yang pada akhirnya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.

Komitmen Pemkot Ternate di tahun 2026 ini, diharapkan dapat memperkuat tata kelola PAD yang berbasis data dan lebih terukur demi kepentingan masyarakat luas.