TPost – Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat (SEMAINDO) Jakarta, Sahrir Jamsin, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel.
Desakan ini dipicu oleh dugaan persoalan serius dalam pengelolaan anggaran kesehatan yang dinilai tidak sejalan dengan realitas pelayanan di lapangan.
Pernyataan tegas ini merujuk pada dokumen resmi negara, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Nomor: 15.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025.
Menurut Sahrir, data keuangan dalam laporan tersebut sudah cukup menjadi pintu masuk bagi pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan pengusutan hukum secara menyeluruh.
Ironi Anggaran Fantastis vs Stok Obat Kosong
Berdasarkan laporan keuangan BLUD RSUD Jailolo, tercatat angka-angka yang cukup signifikan:
- Total Pendapatan: Rp22.067.940.784
- Total Belanja: Rp19.395.395.195
- Belanja Obat: Rp4.682.742.632
- Sisa Kas (Silpa BLUD): Rp2.679.658.487
Meskipun anggaran untuk obat mencapai lebih dari Rp4,6 miliar, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Pasien kerap mengeluhkan stok obat yang sering kosong, sehingga mereka terpaksa harus membeli obat menggunakan biaya sendiri di luar rumah sakit.
Mirisnya, kondisi ini dikabarkan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
“Ini ironi yang tidak bisa diterima. Anggaran obat Rp4,6 miliar, tapi pasien tidak mendapatkan obat. Ini bukan sekadar kelalaian, ini indikasi masalah serius dalam pengelolaan,” tegas Sahrir pada Selasa (7/4/2026).
Sahrir menilai ketidaksesuaian ini mengarah pada dua kemungkinan, yakni manajemen yang gagal atau adanya dugaan penyimpangan dana.
Ia menekankan bahwa APH harus memeriksa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi obat kepada masyarakat.
Kekosongan obat ini juga dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena mengabaikan hak dasar pasien dalam mendapatkan pelayanan medis yang layak.
“Obat adalah kebutuhan utama. Jika tidak tersedia, maka hak pasien telah diabaikan. Kami tidak akan diam karena ini menyangkut uang rakyat,” pungkas Sahrir sembari memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Tinggalkan Balasan