TPost — Integritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate kini tengah menjadi sorotan tajam setelah salah satu anggotanya, Nurjaya Hi. Ibrahim, secara berani mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di internal lembaga legislatif tersebut.
Langkah langka ini memicu gelombang dukungan dari berbagai kalangan yang menilai tindakan tersebut sebagai momentum penting untuk membersihkan “Gedung Rakyat” dari praktik lancung.
Pakar hukum, Dr. Abdul Aziz Hakim, menyatakan bahwa seluruh warga Kota Ternate patut memberikan apresiasi tinggi bahkan penghargaan kepada Nurjaya.
Menurutnya, keberanian politisi Gerindra itu sangat istimewa karena biasanya kasus korupsi di lembaga pemerintahan dibongkar oleh elemen masyarakat sipil, namun kali ini justru datang dari anggota DPRD itu sendiri yang diasumsikan mengetahui fakta-fakta hukum secara akurat.
“Langkah Nurjaya ini merupakan lonceng pengawal untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh DPRD Kota Ternate,” tegas Aziz, Rabu (22/4/2026).
Ia mendesak agar aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera merespons dugaan tersebut secara aktif, agar peristiwa hukum ini menjadi terang benderang dan tidak sekadar menjadi polemik di ruang publik.
Kritik Pedas terhadap Etika Legislator
Di tengah dukungan terhadap Nurjaya, Aziz juga melontarkan kritik keras terhadap anggota dewan lainnya, Nurlaela Syarif.
Ia menilai perilaku Nurlaela yang mengusir Nurjaya saat paripurna pada Rabu (22/4/2026) tidak patut ditiru, karena dianggap merendahkan derajat kehormatan institusi DPRD di mata masyarakat.
Aziz bahkan menyitir humor Gus Dur yang mengibaratkan perilaku oknum anggota dewan tertentu seperti anak-anak di tingkat Taman Kanak-kanak (TK).
Bagi masyarakat Ternate, kasus ini menjadi ujian besar bagi fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Aziz mengingatkan bahwa DPRD bukan sekadar benteng demokrasi, melainkan juga pengawal hukum dan konstitusi.
Rusak atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di kota ini sangat bergantung pada integritas lembaga pemegang mandat tertinggi rakyat tersebut.
Kini, seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis demokrasi, dan pegiat hukum didorong untuk bersatu mengawal kasus ini hingga tuntas.
Harapannya, keberanian Nurjaya dapat menjadi pemicu bagi anggota dewan lainnya untuk menjalankan fungsi lembaga secara konsisten demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
“Rusak tidaknya penyelenggaraan pemerintah di kota ini, salah satunya ada di tangan lembaga (DPRD) ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan