Kartini di Timur: Rekonstruksi Kesadaran Perempuan Maluku Utara Dalam Bingkai KOHATI

Oleh: Amelia
(Sekretaris Kohati Komisariat Teknik Unkhair)

Perayaan terhadap R.A. Kartini setiap tahun menunjukkan satu hal yang seolah-olah bertentangan: intensitas simbolik yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan struktural.

Tapi di saat yang sama, realitas perempuan khususnya di Maluku Utara, masih terjebak dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Dengan kata lain, Kartini telah mengalami perubahan isu dari subjek kritik menjadi objek perayaan.

Kartini, jika dibaca secara telaten, bukanlah simbol harmoni melainkan simbol kegelisahan intelektual, ia tidak meminta pengakuan tetapi menuntut perubahan. Lantas, menjadikan Kartini sebagai inspirasi tanpa melanjutkan radikalitas berpikirnya adalah bentuk pengkhianatan intelektual.

Dalam kerangka filsafat sosial, kondisi ini dapat dibaca sebagai kegagalan transformasi kesadaran dari tahap “kesadaran naif” menuju pada “kesadaran kritis”.

Melihat realita di Maluku Utara, struktur ini berlapis: adat, tafsir keagamaan, dan modernitas yang tidak tuntas saling terkait erat dalam membentuk mekanisme kontrol yang halus namun efektif.

Adat sering dikonotasi sebagai identitas kultural yang tidak boleh digugat bahkan dihilangkan, padahal di dalamnya terdapat distribusi peran yang tidak setara.

Agama, yang semestinya menjadi sumber etika pembebasan, dalam praktik tertentu justru disederhanakan menjadi pengakuan atas perlakuan yang subordinasi perempuan. Sementara itu, modernitas hadir secara tidak keseluruhan dan memberi akses pendidikan dan ruang publik.

Tetapi tanpa diikuti pembongkaran struktur pengetahuan yang patrialkal. Hasilnya adalah apa yang dapat disebut sebagai “emensipasi semu”: perempuan tampak maju, tetapi tetap di batasi dalam ruang-ruang yang telah ditentukan.

Di titik ini, peran KOHATI (Korps HMI-Wati) menjadi sangat penting, namun sekaligus problematis. Secara ideal, Kohati adalah ruang kaderisasi yang berfungsi membangun kesadaran kritis perempuan melalui pendekatan intelektual dan ideologis.

Akan tetapi, jika ditinjau secara mendasar, muncul pertanyaan fundamental: Sejauh mana Kohati benar-benar berfungsi sebagai agent of change itu sendiri, dan bukan sekedar reproduktor nilai-nilai dominan dalam bentuk yang lebih modern?

Toh, jika Kohati tidak bergeser fungsi seremonial dan administratifnya, maka ia beresiko menjadi bagian dari masalah, bukan solusi dan terkesan fakta.

Kohati harus berkembang menjadi ruang dialektika yang hidup, tempat di mana perempuan tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga belajar meragukan, membongkar, dan menciptakan ulang realitas sosialnya.

Akhirnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi “apakah perempuan telah diberdayakan?”, atau melainkan apakah perempuan telah benar-benar medeka dalam berpikir?

jika jawabannya belum, maka seluruh perayaan hanyalah simbolik yang kosong makna dan dalam kekosongan itu, ketidakadilan terus menemukan ruang untuk bertahan karena dari ketidakberanian untuk berpikir secara radikal adalah bentuk lain dari ketundukan. Perempuan Jangan Diam!