TPost – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, pada Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur Maluku Utara serta para unsur Forkopimda tersebut, Menko Pangan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan di sektor kelautan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Zulkifli Hasan menyoroti kesenjangan nilai tukar antara petani dan nelayan. Saat ini, nilai tukar petani padi telah mencapai angka 127, sementara nilai tukar nelayan masih berada di angka 103, yang menempatkan mereka dalam kategori masyarakat sangat miskin (desil 1 dan 2).
“Jika tidak dibantu, nelayan akan menghadapi kesulitan luar biasa. Pemerintah menargetkan dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan naik dari 103 menjadi 120,” ujar Zulkifli Hasan.
Sebagai langkah nyata, pemerintah akan membangun 2.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia tahun ini, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang, hingga SPBN.
Selain itu, akan dibentuk Koperasi Nelayan Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga ikan agar tidak jatuh di tingkat nelayan.
Kemandirian Pangan Desa dan Penyerapan Tenaga Kerja
Selain sektor kelautan, Menko Pangan juga mendorong setiap kecamatan untuk mandiri pangan melalui program desa tematik.
Pemerintah menargetkan pembangunan budidaya ikan di 40.000 titik atau desa yang memiliki lahan minimal 1.000 meter persegi.
Program ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan protein masyarakat sekaligus menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Paling tidak, anak-anak muda di setiap desa bisa bekerja minimal 6 orang di sektor tematik ini, sementara koperasi nelayan bisa menyerap hingga 20 tenaga kerja,” jelasnya.
Percepatan SPPG di Wilayah 3T
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan menginstruksikan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah 3T seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua.
Pembangunan SPPG di wilayah-wilayah ini harus diselesaikan dalam waktu satu bulan karena sifatnya yang sangat mendesak.
Ia juga menegaskan bahwa SPPG wajib menyerap hasil pangan lokal dari desa setempat guna mendukung ekonomi kerakyatan.
Operasi Pasar untuk Tekan Harga Sembako
Menanggapi kenaikan harga sembako akibat dinamika geopolitik, Menko Pangan meminta Bulog segera mempercepat penyaluran beras melalui operasi pasar. Saat ini, stok beras di Bulog mencapai 5,2 juta ton.
“Saya meminta gubernur dan para bupati untuk serentak melakukan operasi pasar, memberikan diskon, atau bonus untuk menekan harga yang sedang naik sehingga beban rakyat dapat berkurang,” pungkas Zulkifli.
Tinggalkan Balasan