TPost — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara mengambil sikap tegas terhadap lembaga perbankan di wilayahnya.
DPM-PD mengancam bakal merevaluasi kerja sama sekaligus memindahkan seluruh rekening kas desa dari bank yang dinilai berkinerja buruk dan memperlambat proses pencairan dana desa.
Pernyataan keras tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPM-PD Halmahera Barat, Fadli Husen, di lingkup Kantor Bupati Halmahera Barat pada Rabu (9/9/2026).
Ia menyampaikan kekecewaan mendalam lantaran rentetan keluhan dari para kepala desa (kades) yang dipersulit saat hendak melakukan penarikan anggaran.
“Kades-kades semua mengeluh karena penarikan pencairan di bank sulit. Jadi kami dari DPM-PD ini mengejar kades-kades, sementara kades sendiri sangat sengsara karena di bank diperlambat. Kinerja bank tidak bagus,” tegas Fadli.
Beban Ganda Kades di Wilayah Terpencil
Fadli yang merupakan mantan Kepala Bagian Pemerintahan menjelaskan, hambatan pencairan di bank dampak langsungnya dirasakan oleh para kades, terutama yang wilayahnya jauh dari pusat ibu kota kabupaten di Jailolo.
Selain membuang waktu hingga berhari-hari, proses penarikan dana yang serba lambat memperbesar pengeluaran biaya transportasi serta kebutuhan logistik kades selama berada di ibu kota.
“Kasian para kades yang dari kecamatan jauh, harus berurusan sampai berhari-hari, baru kemudian pelayanan dari bank seperti itu,” lanjutnya.
Siap Alihkan ke Bank Lain
DPM-PD Halmahera Barat menegaskan tidak akan tinggal diam melihat operasional dan program kerja desa terhambat akibat birokrasi perbankan yang tidak responsif.
Sebagai langkah konkret, pihak dinas siap memindahkan seluruh kepesertaan nasabah rekening kas desa ke lembaga perbankan lain yang lebih profesional, cekatan, dan berkomitmen melayani kebutuhan pemerintah desa secara maksimal.
Tinggalkan Balasan