TPost — Di tengah kepanikan dan perjuangan mendampingi anggota keluarga yang terbaring sakit, masyarakat Kota Ternate serta Maluku Utara harus menanggung beban tambahan berupa tingginya biaya parkir di RSUD dr. Chasan Boesoirie Ternate.
Kebijakan tarif keluar-masuk kendaraan ini menuai keluhan tajam dari warga yang menilai aturan tersebut minim rasa kemanusiaan, Kamis (1/10/2026).
Untuk kendaraan roda dua, tarif awal dipatok sebesar Rp2.000, dengan tambahan Rp1.000 setelah melewati satu jam, dan dalam kondisi tertentu dapat membengkak hingga Rp5.000.
Bagi keluarga pasien yang berulang kali harus keluar-masuk area rumah sakit untuk mengurus kebutuhan pengobatan, skema pembayaran berulang ini dirasakan sangat mencekik.
Keluar Dua Menit, Wajib Bayar Ulang
Keluhan warga kian mencuat karena sistem pengoperasian parkir mewajibkan pembayaran kembali meskipun kendaraan hanya keluar dalam hitungan menit.
“Kadang baru dua menit keluar, sudah bayar lagi. Masuk kembali bayar lagi, keluar bayar lagi. Kalau berkali-kali seperti itu, kami yang sudah susah semakin terbebani. Kasihan masyarakat yang keluarganya sedang sakit,” ungkap salah seorang warga yang enggan namanya diekspos.
Masyarakat menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menolak membayar tarif, melainkan akumulasi biaya yang kian memberatkan di saat kondisi ekonomi sedang terdesak biaya medis.
Rumah sakit yang semestinya menjadi tempat warga mencari pertolongan darurat justru dinilai menambah beban psikologis dan finansial.
Desak Gubernur dan Wali Kota Turun ke Lapangan
Menanggapi situasi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan parkir di RSUD dr. Chasan Boesoirie.
Warga secara khusus meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, untuk meninjau langsung kondisi riil di lapangan.
“Kami minta Ibu Gubernur dan Wali Kota turun melihat langsung. Kalau memang kebijakan ini memberatkan masyarakat, tolong dievaluasi. Kami berharap ada keberpihakan kepada keluarga pasien yang sedang dalam kesulitan,” tegas warga.
Masyarakat berharap pemerintah dapat menerbitkan kebijakan khusus, seperti opsi penggratisan parkir bagi keluarga pasien atau skema lain yang lebih ramah bagi warga berpenghasilan terbatas.
Selain itu, pihak berwenang didorong untuk memaparkan dasar hukum, mekanisme pengelolaan, serta rincian tarif secara transparan kepada publik guna memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Tinggalkan Balasan