TPost — Bupati Halmahera Barat, James Uang, akhirnya angkat bicara terkait polemik dua program pemerintah daerah yang tengah menjadi sorotan publik, yakni pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) dan pengelolaan anggaran beasiswa kedokteran.
James memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan masyarakat, mulai dari pemindahan lokasi pembangunan RSP, realisasi anggaran proyek senilai Rp43 miliar, hingga penyaluran beasiswa kedokteran yang turut dinikmati anak sejumlah pejabat dan mantan pejabat.
Terkait pembangunan RSP, James menilai polemik yang berkembang di tengah masyarakat telah memunculkan berbagai opini yang menurutnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan, proyek dengan pagu anggaran Rp43 miliar itu awalnya direncanakan dibangun di Kecamatan Loloda. Namun, rencana tersebut menghadapi kendala serius, terutama keterbatasan akses jalan dan kesulitan distribusi material konstruksi.
“Kalau kita bangun di sana, itu sama saja membangun gedung di tengah hutan. Karena itu, waktu tender, pihak penyedia berkeberatan karena suplai material dari jalur laut maupun darat susah. Pada akhirnya mereka tidak sanggup membangun, sehingga saya bersama DPRD menyurati Kementerian Desa dan kementerian terkait untuk meminta persetujuan pemindahan lokasi,” ungkap James.
Menurutnya, setelah surat permohonan disampaikan, tim kementerian yang berjumlah 11 orang turun langsung melakukan pemantauan ke lokasi di Jano.
Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat tim tersebut gagal mencapai lokasi, baik melalui jalur Gein-Kedi maupun jalur lainnya.
Dengan mempertimbangkan kendala akses dan kondisi lapangan, lokasi pembangunan RSP kemudian dipindahkan ke Kecamatan Ibu.
James Sebut Hanya Rp17 Miliar Anggaran yang Cair
Mengenai realisasi keuangan proyek, James menegaskan bahwa pagu anggaran sebesar Rp43 miliar tidak seluruhnya dicairkan.
“Dana dari Rp43 miliar itu tidak seluruhnya cair, yang cair hanya Rp17 miliar. Sehingga, pembangunan fisik yang dikerjakan disesuaikan dengan uang yang cair. Jika ada sedikit kelebihan pekerjaan, itu adalah tanggung jawab pihak ketiga,” katanya.
James juga menyebut Pemkab Halbar telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan kelanjutan proyek tersebut sesuai ketentuan hukum dan teknis.
Pada 2025, dirinya menyurati Kantor Staf Presiden (KSP) dan menggelar rapat bersama kementerian terkait. Dari pertemuan tersebut, terdapat tiga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proyek RSP.
Sementara itu, berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat 21 poin yang menurut James telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Dinas Kesehatan Halbar.
Kedua, meminta pendapat hukum atau legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) terkait kelayakan proyek untuk dilanjutkan.
Ketiga, melibatkan konsultan independen untuk melakukan pengujian kelayakan teknis bangunan. James menyebut hasil pengujian tersebut menyatakan bangunan RSP layak untuk dilanjutkan.
“Sebagai tindak lanjut dari KSP, bulan lalu kami pernah rapat di Kota Ternate bersama Ibu Gubernur, BPKP, Inspektorat Provinsi, Asdatun mewakili Kejati Malut, Kajari Halbar, serta saya selaku Tim Anggaran Pemda Halbar bersama DPRD untuk mendengarkan penjelasan dari Kejaksaan Tinggi, BPKP, dan Inspektorat Provinsi. Jika semua syarat yang diminta ini beres, program ini akan kita lanjutkan. Jadi, tidak ada yang namanya proyek mangkrak,” tegasnya.
James menyayangkan persoalan pembangunan RSP yang menurutnya lebih banyak berkembang menjadi polemik politik dibandingkan pembahasan mengenai persoalan teknis dan administratif.
“Jadi, kadang-kadang ini menjadi konsumsi politik oleh pihak-pihak yang ribut di luar sana, bukan lagi persoalan hukum,” ujarnya.
Beasiswa Kedokteran: James Akui Judul Mata Anggaran Bermasalah
Selain pembangunan RSP, James juga memberikan penjelasan mengenai polemik anggaran beasiswa kedokteran yang dipersoalkan karena penerimanya turut berasal dari kalangan keluarga pejabat dan mantan pejabat.
Ia mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Pemkab Halbar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun (Unkhair) melalui nota kesepahaman atau MoU.
Menurut James, tujuan utama program itu adalah membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan kedokteran dan nantinya dapat berkontribusi memenuhi kebutuhan tenaga dokter di Halmahera Barat.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak menetapkan kualifikasi ekonomi sebagai persyaratan penerima karena tingginya biaya pendidikan kedokteran.
Kondisi itu menyebabkan mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, termasuk anak pejabat dan mantan pejabat, dapat menerima bantuan pendidikan.
James mengakui terdapat persoalan pada penamaan mata anggaran yang digunakan dalam program tersebut.
“Hanya judul mata anggarannya saja yang salah. Kalau bansos (bantuan sosial) memang hanya diberikan kepada orang-orang yang ekonominya terbatas. Namun, dana beasiswa ini diterima langsung ke rekening masing-masing mahasiswa yang menerima,” akunya.
Ia juga mengklarifikasi anggaran beasiswa yang sempat dikaitkan dengan dirinya. James menyebut anggaran tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) ketika dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD.
Saat mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada, anggaran tersebut sempat tidak dapat dicairkan. Namun, menurutnya, pencairan baru terealisasi setelah dirinya resmi dilantik sebagai Bupati Halmahera Barat.
“Jadi, tidak ada yang fiktif dan dana itu mereka gunakan murni untuk kepentingan mahasiswa. Masyarakat seharusnya mengapresiasi program ini, bukan justru mempermasalahkannya,” pungkas James.
Penjelasan Bupati tersebut menjadi klarifikasi pemerintah daerah atas polemik pembangunan RSP dan beasiswa kedokteran.
Meski demikian, aspek pertanggungjawaban anggaran, kesesuaian nomenklatur belanja, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi bagian penting yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan mekanisme pengawasan yang berwenang.
Tinggalkan Balasan