TPost — Polemik pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang dipimpin Kepala Desa berinisial RH terus bergulir.
Sejumlah warga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengevaluasi kepemimpinan kepala desa tersebut menyusul berbagai persoalan terkait transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2022 hingga 2025.
Desakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil musyawarah masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Ramadan 2025 lalu.
Dalam pertemuan itu, masyarakat merumuskan delapan tuntutan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran, transparansi pengelolaan keuangan desa, serta tunggakan pembayaran insentif bagi RT, RW, dan unsur Badan Syara’.
Hasil musyawarah tersebut kemudian dijadikan bahan laporan kepada pemerintah kabupaten. Namun, menurut perwakilan masyarakat, hingga saat ini belum ada tanggapan maupun penyelesaian konkret dari pemerintah daerah.
Persoalan kembali mencuat dalam rapat umum masyarakat yang digelar pada Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai belum memiliki penjelasan penggunaan secara terbuka.
Salah satu yang dipersoalkan adalah pengelolaan anggaran tahun 2022 dan 2023. Warga mengaku belum memperoleh penjelasan terperinci mengenai realisasi sejumlah kegiatan, termasuk pembayaran lahan pemakaman dan program kebun percontohan.
Untuk tahun anggaran 2024, masyarakat juga mempertanyakan penggunaan dana saat desa dipimpin pejabat sementara (Pjs). Salah satu kegiatan yang disebut direalisasikan adalah pembangunan jalan setapak menuju kuburan lama.
Namun, warga mengaku masih membutuhkan penjelasan mengenai besaran anggaran dan sisa dana dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Soroti Anggaran Fiktif dan Ketahanan Pangan
Dalam rapat umum tersebut, masyarakat juga menyoroti pemaparan bendahara desa mengenai sejumlah pos anggaran tahun 2025 yang dinilai perlu diklarifikasi.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah anggaran sekitar Rp15 juta untuk kegiatan peringatan 17 Agustus. Menurut keterangan warga, pihak kecamatan disebut membantah pernah menerima atau memberikan sumbangan sebesar nilai tersebut.
Selain itu, warga mempertanyakan pencatatan pembayaran insentif bagi unsur keagamaan. Mereka mengklaim terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dalam laporan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Program ketahanan pangan tahun 2024 juga menjadi perhatian. Warga mempertanyakan realisasi anggaran sekitar Rp100 juta untuk sektor pertanian yang disebut dialokasikan bagi kegiatan kebun percontohan.
Menurut keterangan masyarakat, lahan yang digunakan berada di samping kantor camat lama dengan ukuran yang diperkirakan sekitar 20 x 30 meter. Kondisi tersebut dinilai perlu dicocokkan dengan besaran anggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Sementara itu, alokasi sekitar Rp100 juta untuk sektor perikanan juga dipertanyakan. Warga mengaku belum melihat adanya realisasi pengadaan peralatan tangkap sebagaimana yang diharapkan dari program tersebut.
Masyarakat meminta pemerintah desa memberikan dokumen dan penjelasan terbuka mengenai realisasi kedua program tersebut.
Warga turut mempertanyakan penggunaan dana bagi hasil yang disebut mencapai lebih dari Rp60 juta untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mereka membandingkan angka tersebut dengan nilai PBB yang diketahui masyarakat dan meminta adanya rincian pembayaran secara transparan.
Kepala Desa Disebut Tinggalkan Tugas Selama Sembilan Bulan
Selain persoalan anggaran, masyarakat juga mempersoalkan kehadiran Kepala Desa RH dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Berdasarkan keterangan perwakilan warga, kepala desa disebut tidak aktif menjalankan tugas selama beberapa periode, yakni sekitar lima hingga enam bulan pada 2025 dan tiga bulan pada 2026.
Jika diakumulasi, ketidakhadiran tersebut diperkirakan mencapai sembilan bulan. Warga meminta pemerintah kabupaten memeriksa status ketidakhadiran tersebut, termasuk kejelasan izin dan pelaksanaan tugas pemerintahan selama yang bersangkutan tidak berada di desa.
Persoalan laporan pertanggungjawaban (LPJ) juga menjadi pemicu pemalangan kantor desa yang hingga kini disebut masih berlangsung.
Aksi pemalangan itu bermula pada Januari 2026, ketika masyarakat mendesak penyampaian LPJ tahun anggaran 2024. Karena tuntutan tersebut dinilai belum ditindaklanjuti, warga kemudian melakukan pemalangan sebagai bentuk protes.
Minta Pemkab Bertindak, Buka Peluang Lapor ke APH
Masyarakat berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas, mulai dari melakukan evaluasi hingga mempertimbangkan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepala desa apabila ditemukan dasar hukum yang memenuhi ketentuan.
Warga juga tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maupun Polda Maluku Utara.
Menurut perwakilan masyarakat, keinginan untuk melaporkan persoalan tersebut sebenarnya telah muncul sejak musyawarah Ramadan 2025. Namun, saat itu warga masih mengupayakan penyelesaian melalui BPD dan tokoh masyarakat.
“Harapan masyarakat, penggunaan anggaran dari 2022 sampai 2025 harus dibuka secara transparan. Kami ingin ada kejelasan mengenai seluruh kegiatan dan pertanggungjawabannya,” ungkap perwakilan warga yang enggan namanya dipublikasikan, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, masyarakat juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Jika tidak ada tindak lanjut, warga berencana kembali menggelar aksi pada Jumat mendatang.
Hingga wawancara ini dilakukan, pemalangan kantor desa disebut masih berlangsung.
Sementara itu, berbagai tudingan dan pertanyaan masyarakat tersebut masih memerlukan klarifikasi dari RH selaku kepala desa maupun Pemerintah Kabupaten.
Pemeriksaan dokumen anggaran, LPJ, serta keterangan pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Tinggalkan Balasan