TPost – Menghadapi tantangan perubahan iklim global yang kian mendesak, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginisiasi langkah progresif melalui pengelolaan wakaf hutan di Wonosobo.
Inisiatif ini dibahas secara mendalam dalam audiensi bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 14 Mei 2025.
Laboratorium Ekologi untuk Masa Depan Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Effendi, mengungkapkan bahwa proyek ini lahir sebagai respons terhadap kondisi pemanasan global dan banyaknya hutan yang kini sudah tidak produktif.
Selain memulihkan fungsi alam, Muhammadiyah berambisi menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium pembelajaran ekologi.
“Sangat sulit menemukan lembaga yang benar-benar memiliki perhatian khusus terhadap isu ekologi. Hutan ini diharapkan menjadi wadah edukasi bagi generasi mendatang,” ujar David dilansir dari lhkp.muhammadiyah.or.id.
Sinergi dan Pemberdayaan Masyarakat
Program ini tidak berjalan sendiri. Fitrah Yunus, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Majelis Lingkungan Hidup (MLH), dan Lembaga Hutan Tropika (Latin).
Latin akan berperan penting dalam penyediaan bibit pohon pada tahap awal pengelolaan.
Selain kelestarian alam, target utama lainnya adalah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Fitrah menambahkan bahwa Muhammadiyah juga membuka peluang untuk mengelola lahan lain yang memiliki potensi serupa demi kemaslahatan umat.
Ketua Umum PWM Jawa Tengah, Dr. KH. Tafsir, M.Ag., menyambut hangat inovasi ini. Beliau menekankan bahwa sebagai organisasi Islam yang moderat, Muhammadiyah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
“Fokus gerakan Muhammadiyah tidak boleh hanya terpaku pada isu tradisional seperti rumah tahfidz, tetapi juga harus merespons persoalan besar seperti kerusakan lingkungan,” tegas KH. Tafsir.
Ia juga mencontohkan kerusakan ekosistem sungai akibat pengerukan berlebihan sebagai bukti nyata minimnya perhatian terhadap aspek ekologis saat ini.
Senada dengan hal tersebut, Prof. Dr. H. Zakiyuddin Baidhawy, M.Ag., dari PWM Jawa Tengah, mengingatkan bahwa inisiatif ini merupakan langkah tepat dalam menghadapi masalah global perubahan iklim.
Namun, ia memberikan catatan penting agar program ini mampu mendatangkan keuntungan ekonomi yang bisa diputar kembali untuk pemberdayaan lainnya.
“Biaya operasional untuk menyelesaikan persoalan umat sebaiknya juga memberikan manfaat langsung bagi organisasi agar tercipta siklus pemberdayaan yang lebih luas,” jelas Prof. Zakiyuddin.
Sebagai langkah konkret, PWM Jawa Tengah menyarankan agar proyek di Wonosobo dijadikan sebagai pilot project.
Jika berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, model pengelolaan hutan wakaf ini akan direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.
Tinggalkan Balasan