TPost – Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, tengah mendalami dugaan kasus korupsi terkait pengadaan bantuan kapal fiber (bodi viber) pada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.

Proyek yang menjadi sorotan ini memiliki nilai anggaran fantastis, mencapai Rp 5.027.850.450 dari tahun anggaran 2024.

Kapolres Halmahera Barat, AKBP Teguh Patriot, mengonfirmasi bahwa kasus ini telah masuk ke meja penyidik dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan untuk memastikan adanya indikasi kerugian negara.

“Kita agendakan pemeriksaan. Kita akan mencari bukti-bukti terkini dan mengambil keterangan dahulu untuk melihat langkah selanjutnya,” ujar AKBP Teguh saat ditemui di halaman kantor Bupati Halbar, Selasa (23/6/2026).

Bermula dari Keluhan Nelayan
Penyelidikan ini dipicu oleh adanya laporan dari masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan.

Para nelayan merasa ada kejanggalan dalam pengadaan bantuan kapal tangkap fiberglass beserta sarana pendukungnya yang disalurkan oleh dinas terkait.

“Karena ada keluhan dari nelayan terkait pengadaan bodi, pihak penyidik melalui unit terkait melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sebagai dukungan bukti,” tambah Kapolres untuk mempermudah proses hukum ke depan.

Kadis Perikanan Sudah Diperiksa
Dalam proses pengembangan kasus ini, penyidik Polres Halbar dilaporkan telah memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Halmahera Barat, Agus Mahole.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa pemeriksaan tidak akan berhenti sampai di situ.

“Untuk pemeriksaan yang kita panggil kemarin masih Kadisnya. Nanti seiring berjalannya proses, kita akan panggil pihak-pihak terkait lainnya,” pungkas AKBP Teguh.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Halmahera Barat, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor perikanan yang seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir.

TernatePost.id
Editor