TPost — Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Nasri Abubakar mendorong agar digitalisasi penarikan retribusi parkir tepi jalan umum perlu lebih dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan itu disampaikan Nasri, menyikapi adanya wacana pemotongan gaji ASN sebagai solusi meningkatkan PAD Kota Ternate.
Bagi dia, peralihan dari metode manual ke digital atau sistem tunai ke nontunai diyakini dapat meningkatkan PAD secara signifikan dan menciptakan transparansi serta akurasi pelaporan pendapatan.
“Pemotongan gaji ASN bukanlah solusi. Peningkatan PAD yang kami inginkan adalah melalui digitalisasi sistem parkir, dengan begitu, setiap rupiah pendapatan bisa tercatat dalam sistem dan potensi kebocoran dapat ditekan,” tegas Nasri, Senin (24/11/2025).
Namun ia mengakui, penerapan digitalisasi masih terhambat karena kurangnya keseriusan dan kekompakan dari masing-masing OPD pengelola PAD. Padahal, keberhasilan transformasi sistem membutuhkan keseriusan semua instansi terkait.
“Solusi sudah ada, tinggal dijalankan. Masalahnya belum ada kekompakan SKPD dalam menerapkan metode digitalisasi secara penuh,” ujarnya.
Ia menilai, selain meningkatkan PAD, digitalisasi juga akan memperbaiki tata kelola parkir, memastikan juru parkir terdata, memperkuat pengawasan, dan memberikan kemudahan akses informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Sebab itu, diharapkan OPD teknis segera bergerak bersama agar sistem digital dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Kita ingin kebijakan yang adil, transparan, dan tidak membebani ASN maupun masyarakat,” cetusnya.
Orang nomor dua di Pemerintah Kota Ternate ini mengungkapkan, dirinya telah menerima delegasi langsung dari wali kota untuk mengoordinasikan dan mendorong seluruh OPD pengelola PAD agar bekerja bersama meningkatkan pendapatan daerah.
“Wali kota sudah beri mandat, dan kami sudah sampaikan solusinya. Peningkatan PAD harus ditempuh lewat digitalisasi agar setiap rupiah tercatat dan tidak ada lagi kebocoran,” tegasnya.
“Pertanyaannya sekarang, apakah OPD sudah satu hati melaksanakan ini? Solusi sudah jelas, tinggal komitmen bersama,” tambahnya.
Nasri menekankan, digitalisasi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi soal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern.
Ia berharap seluruh OPD penarik PAD segera menyelaraskan langkah agar target pendapatan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan polemik kebijakan baru.
Tinggalkan Balasan