TPost — Mengelola uang secara bijak dan berani menciptakan peluang usaha sejak usia muda menjadi pesan utama dalam Forum Inklusi dan Literasi Keuangan Bersama LPS (LPS FinLab) 2026 yang digelar Kantor Perwakilan III Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Senin (9/11/2026).

Mengusung tema “Kelola Uang, Ciptakan Peluang”, kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Rektorat UMMU Ternate, pukul 09.00 hingga 12.00 WIT itu menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara dan pengusaha muda sebagai narasumber.

Sekitar 150 civitas akademika mengikuti forum yang dipandu Sriwahyuni Tamrin, S.S. tersebut.

Forum ini menjadi ruang edukasi bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya literasi keuangan, mengenali lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, sekaligus membangun pola pikir kewirausahaan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan pelajar dan mahasiswa tercatat sebesar 62,72 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan mencapai 92,76 persen.

Data tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan keuangan, agar akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan dapat diimbangi dengan kemampuan mengambil keputusan finansial secara tepat.

LPS Jelaskan Jaminan Simpanan hingga Rp2 Miliar
Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS III, Prayitno Amigoro, menjadi narasumber pertama dengan materi “Lebih Dekat dengan Lembaga Penjamin Simpanan”.

Dalam pemaparannya, Prayitno menjelaskan bahwa LPS resmi beroperasi sejak 22 September 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kewenangannya kemudian diperkuat melalui regulasi terbaru sebagaimana disampaikan dalam materi kegiatan.

Ia menjelaskan, LPS memiliki fungsi di bidang perbankan, stabilitas sistem keuangan, serta kewenangan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi maupun asuransi syariah.

Terkait perlindungan nasabah, LPS menjamin simpanan hingga Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank. Namun, terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar simpanan dinyatakan layak bayar atau dikenal dengan prinsip 3T.

Ketiga persyaratan tersebut yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank atau menyebabkan simpanan menjadi tidak layak dibayar.

Untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027, tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 3,75 persen untuk bank umum, 6,25 persen untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2 persen untuk valuta asing.

Prayitno juga menyampaikan bahwa terdapat lima BPR/BPRS di Maluku Utara yang tercatat sebagai peserta penjaminan LPS. Hingga saat ini, belum ada bank di provinsi tersebut yang dilikuidasi sejak LPS berdiri.

Sementara secara nasional, sejak 2005 hingga 30 September 2026, LPS telah menangani likuidasi 161 bank, terdiri atas satu bank umum, 141 BPR, dan 19 BPRS.

Total klaim penjaminan yang telah dibayarkan mencapai Rp3,51 triliun dari total simpanan layak bayar sebesar Rp5,31 triliun.

Pengusaha Muda: Jangan Tunggu Modal Besar untuk Memulai
Perspektif kewirausahaan disampaikan Rizki Musaddiq, entrepreneur sekaligus pemilik Coffee Kota Hujan, melalui materi “Membangun Bisnis Sejak Muda”.

Rizki membagikan pengalaman perjalanan usahanya yang dimulai dari langkah sederhana, yakni keberanian mencoba, memahami kebutuhan pelanggan, serta terus memperbaiki kualitas produk dan sistem bisnis.

Ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan modal, penjualan tidak stabil, sulitnya mengendalikan biaya, hingga persoalan mencampuradukkan uang pribadi dengan keuangan usaha.

Menurutnya, salah satu fondasi penting dalam membangun bisnis adalah kedisiplinan mengelola keuangan. Pemilik usaha perlu memisahkan rekening pribadi dan usaha, melakukan pencatatan transaksi secara rutin, serta menetapkan gaji pemilik secara jelas.

Rizki juga memperkenalkan lima kebiasaan keuangan yang perlu dibangun sejak transaksi pertama, yakni mencatat setiap transaksi, menghitung modal dan harga pokok penjualan, memantau arus kas, menyisihkan dana cadangan, serta mengevaluasi keuntungan secara berkala.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak keliru memahami omzet sebagai keuntungan. Sebab, besarnya penjualan belum tentu menunjukkan bisnis menghasilkan laba.

Rizki mendorong mahasiswa mulai membangun usaha sejak masa kuliah tanpa harus menunggu modal besar atau menyelesaikan pendidikan. Caranya dengan mengidentifikasi persoalan di sekitar, menguji ide dalam skala kecil, memanfaatkan aset dan jaringan yang tersedia, serta berani mengevaluasi kegagalan.

“Jangan menunggu sukses untuk memulai. Mulailah, belajar, dan bangun kesuksesan sedikit demi sedikit,” ujarnya.

OJK Bekali Mahasiswa Strategi Mengatur Keuangan
Sementara itu, narasumber dari Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, Sukma Aji Wirawan, membawakan materi “Mengenal Lebih Dekat Otoritas Jasa Keuangan”.

Ia menjelaskan kedudukan dan fungsi OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta penguatan kewenangannya melalui regulasi sektor keuangan.

OJK memiliki tiga tugas utama, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pengawasan tersebut mencakup sektor perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank, seperti asuransi, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto.

Selain mengenalkan kelembagaan OJK, Sukma juga memberikan pemahaman mengenai perencanaan keuangan bagi generasi muda.

Mahasiswa diajak mengenali profil risiko keuangan, baik konservatif, moderat, maupun agresif, sebelum menentukan tujuan finansial dan menghitung kebutuhan tabungan setiap bulan.

Ia turut menjelaskan pentingnya memahami kondisi keuangan pribadi, menghitung aset dan utang, serta membedakan kebutuhan dengan keinginan.

Khusus bagi generasi Z, Sukma memperkenalkan formula pengelolaan anggaran bulanan dengan alokasi maksimal 10 persen untuk berbagi, minimal 20 persen untuk menabung, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, dan sekitar 40 persen untuk biaya hidup.

Ia juga menekankan prinsip “sisihkan, bukan sisakan”, yakni menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi sejak awal menerima pendapatan, bukan menunggu sisa uang setelah seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi.

Literasi Keuangan dan Kewirausahaan Jadi Bekal Generasi Muda
LPS FinLab 2026 berlangsung dalam format talkshow interaktif. Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi dan pretest, sambutan, penyerahan plakat kepada narasumber, sesi pemaparan materi, hingga tanya jawab bersama peserta.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan posttest, kuis interaktif menggunakan Kahoot, pengundian dan penyerahan doorprize, serta penampilan hiburan.

Melalui kolaborasi LPS, OJK, dan pelaku usaha muda, forum ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa Unmuh Malut mengenai penjaminan simpanan, pengawasan sektor jasa keuangan, serta pentingnya perlindungan konsumen.

Lebih dari itu, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kebiasaan mengelola keuangan secara disiplin, memiliki perencanaan finansial yang matang, dan berani menciptakan peluang usaha sejak bangku kuliah.

TernatePost.id
Editor