Menuju “Trans Tuntas” 2026: Upaya Disnakertrans Haltim Atasi Sengketa Lahan dan Percepat Revitalisasi Kawasan

TPost – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, berkomitmen untuk melanjutkan program prioritas revitalisasi kawasan transmigrasi dengan target pencapaian “Trans Tuntas” pada tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis yang telah diinisiasi sejak tahun 2022 melalui usulan ke Kementerian Transmigrasi.

Kepala Dinas Nakertrans Haltim, Richard Sangadji, menjelaskan bahwa fokus utama dari revitalisasi ini mencakup Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2K Trans) serta langkah rehabilitasi di berbagai titik.

Secara khusus, pihak dinas akan memprioritaskan kawasan Trans Bina dengan pelaksanaan yang merujuk pada petunjuk teknis dari kementerian terkait.

Salah satu poin krusial dalam program ini adalah agenda “Trans Tuntas”, yang dirancang sebagai solusi atas persoalan agraria yang kerap memicu konflik di wilayah transmigrasi.

Richard menekankan bahwa sengketa lahan adalah masalah paling mendesak yang masih banyak terjadi di lapangan.

Sebagai langkah nyata Disnakertrans Haltim, tengah mengupayakan penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi warga di kawasan Trans Bina maupun eks Trans Bina yang hingga kini belum memiliki legalitas tanah tersebut.

“Ada yang belum memiliki SHM sejak masih berstatus Eks Trans Bina, sehingga tahun ini akan kami masukkan semua dalam pendataan,” tegas Richard pada, Selasa (20/1/2026).

Menariknya, program inovatif ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini merupakan hasil dari proposal yang diajukan ke kementerian pada tahun 2021, yang saat itu masih bernama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di bawah kepemimpinan Taufik Majid.

Sejauh ini, inovasi pengembangan kawasan tersebut telah menunjukkan hasil positif, salah satunya di wilayah SP5 yang dinilai sudah berjalan dengan sangat baik dan tertata.

Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah daerah berharap seluruh permasalahan administrasi lahan dan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi di Halmahera Timur dapat terselesaikan sepenuhnya dalam dua tahun ke depan.