TPost – Dugaan praktik kotor dalam tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terus menuai sorotan tajam.
Dalam sebuah diskusi panel yang digelar oleh gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mahasiswa di gedung parlemen Halmahera Barat, Kamis (6/8/2026), terungkap adanya indikasi “mafia bisnis” yang menyasar para pasien demi keuntungan materi sepihak.
Ketua Pansus DPRD Halbar, Arianto Bobangu, memaparkan temuan mengejutkan terkait pola pelayanan di rumah sakit tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa pasien yang datang berobat seringkali tidak langsung diberikan terapi obat meskipun penyakitnya sudah diketahui.
Sebaliknya, mereka justru diarahkan untuk menjalani tes tambahan yang mahal, seperti CT Scan, yang memakan biaya tidak sedikit.
Tak hanya itu, Pansus juga menemukan adanya dugaan praktik “bisnis obat”. Pasien yang telah diperiksa seolah diberikan pilihan untuk menggunakan “obat dokter” atau obat yang tersedia di rumah sakit.
“Di situlah praktik terhadap pasien terjadi, karena pasien tentu akan berpikir tentang kesembuhannya dan bersedia membayar berapa pun harganya,” ujar Arianto.
Kritik pedas juga datang dari kalangan aktivis. Muhammad Idhar, demisioner Ketua GMNI Maluku Utara, menegaskan bahwa carut-marut ini tidak boleh dibiarkan.
Ia menuntut agar Pansus RSUD Jailolo segera memaparkan seluruh rekomendasi politik dan hukumnya kepada publik secara transparan.
Lebih lanjut, Idhar meminta Kejari Halbar untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta kejanggalan dalam pengelolaan anggaran BLUD di RSUD Jailolo.
Pihak rumah sakit juga didesak untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan dan menjamin transparansi informasi kepada masyarakat.
Untuk diketahui, diskusi bertajuk “Akuntabilitas Pansus RSUD Jailolo atas Transparansi Publik dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola BLUD” ini menghadirkan berbagai narasumber kompeten, di antaranya Ketua Pansus DPRD Halbar, Arianto Bobangu, Kasi PAPPB Kejari Halbar, Marianus Mendrofa, S.H., M.H., dan akademisi M. Nofrizal Amir, S.Sos., M.I.Kom.
Jalannya diskusi dipandu oleh Ketua KNPI Halbar, Ismail H. Buamona dan Ketua GMKI Halbar, Frangki Makagansa.
Forum diskusi ini menyepakati bahwa kepastian hukum dan transparansi adalah harga mati dalam memperbaiki layanan kesehatan di Halbar.
Tinggalkan Balasan