TPost – Gelombang protes besar melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Selasa (19/5/2026).
Ratusan massa aksi turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi terhadap buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas mendesak Bupati Halmahera Barat James Uang untuk segera mencopot dr. Novi Drakel dari jabatan Direktur RSUD.
Kepemimpinan saat ini dinilai gagal total dalam mengelola instrumen pelayanan publik yang seharusnya menjamin keselamatan dan kenyamanan kesehatan masyarakat.
Koordinator lapangan, Idhar, dalam orasinya menekankan bahwa RSUD bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan wujud tanggung jawab negara atas hak dasar rakyat.
Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.
“Masyarakat terus mengeluhkan buruknya pelayanan. Pasien sering diperhadapkan dengan lambatnya penanganan dan ketidakjelasan medis,” tegas Idhar.
Selain masalah birokrasi pelayanan, fasilitas rumah sakit juga disoroti karena dianggap tidak memadai.
Massa bahkan mengungkap dugaan bahwa Direktur RSUD sering tidak berada di tempat saat pasien membutuhkan penanganan medis darurat.
Ironi Anggaran: Pendapatan Rp22 Miliar, Stok Obat Kosong
Salah satu poin paling krusial yang diangkat adalah kelangkaan obat-obatan yang terus berulang.
Pasien, termasuk pengguna BPJS, terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli obat di luar rumah sakit karena stok internal sering kosong.
Hal ini diperparah dengan proses pengembalian biaya (reimbursement) yang sangat lambat, bahkan diduga banyak yang belum dikembalikan.
Kondisi ini dianggap ironis mengingat RSUD Halbar memiliki sokongan dana yang besar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran belanja obat mencapai Rp4,6 miliar, sementara pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit dilaporkan menyentuh angka Rp22 miliar dengan sisa anggaran mencapai miliaran rupiah.
“Ketika anggaran besar tapi obat kosong dan tenaga medis tidak maksimal, maka pimpinan rumah sakit harus bertanggung jawab,” ujar Idhar.
Tuntutan Audit dan Evaluasi Total
Kekacauan pengelolaan ini sebelumnya telah memicu pembentukan Panitia Khusus (Pansus BLUD) oleh DPRD Halmahera Barat, serta beberapa kali inspeksi mendadak oleh Bupati.
Dalam aksi kali ini, massa menyampaikan beberapa tuntutan utama:
- Mendesak Pansus segera memberikan rekomendasi tertulis kepada Bupati untuk mengganti Direktur RSUD.
- Meminta Bupati segera melakukan pencopotan jabatan Direktur.
- Mendesak aparat penegak hukum melakukan audit transparansi atas pengelolaan dana BLUD RSUD.
- Melakukan evaluasi total terhadap tata kelola dan pelayanan rumah sakit.
Massa juga memperingatkan pihak manajemen RSUD agar tidak anti-kritik terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.
Tinggalkan Balasan