TPost – Situasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kini mencapai titik didih.
Menanggapi polemik tata kelola pelayanan kesehatan yang kian memburuk, pimpinan dan fraksi-fraksi di DPRD Halmahera Barat mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan rekomendasi pencopotan jabatan Direktur RSUD Jailolo, dr. Novi Drakel.
Keputusan besar ini diambil dalam rapat konsultasi internal yang digelar di ruang Badan Anggaran DPRD Halmahera Barat pada Selasa, 19 Mei 2026.
Wakil Ketua II DPRD Halmahera Barat, Herman Sidete, menegaskan bahwa permasalahan di rumah sakit tersebut bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan telah menjadi “krisis kepercayaan publik”.
“Rumah sakit daerah tidak boleh dikelola dengan pendekatan kekuasaan yang tertutup terhadap kritik, melainkan harus berpijak pada prinsip pelayanan publik,” tegas Herman dalam forum tersebut.
Selain mendesak pergantian pimpinan rumah sakit, DPRD juga menyepakati sejumlah poin krusial lainnya sebagai bentuk fungsi pengawasan:
Audit Investigatif BPK: DPRD akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku Utara untuk melakukan audit investigatif khusus terhadap pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo guna memastikan transparansi keuangan.
Konsultasi Kasus Obat ke Polda: Para legislator dijadwalkan berkunjung ke Polda Maluku Utara untuk berkonsultasi mengenai perkembangan kasus obat di RSUD Jailolo yang saat ini tengah ditangani pihak kepolisian.
Pendampingan Hukum Sekwan: DPRD memastikan akan memberikan perlindungan kelembagaan berupa pendampingan hukum bagi Sekretaris DPRD terkait laporan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke Polres Ternate, agar proses hukum berjalan objektif tanpa tekanan opini.
Herman menambahkan bahwa permintaan audit investigatif sangat penting karena setiap uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tepat sasaran.
Langkah-langkah ini diambil semata-mata untuk menjamin masyarakat memperoleh kepastian serta transparansi dalam pengelolaan institusi kesehatan milik daerah tersebut.
Tinggalkan Balasan