TPost – Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM, menekankan pentingnya pembentukan Dana Abadi Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Harapan ini disampaikan Prof. Abdullah usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 di Hotel Bela Ternate, Kamis (7/5/2026).
Dalam keterangannya, Prof. Abdullah menyoroti capaian indikator pembangunan Maluku Utara yang secara umum sudah tercapai, namun masih memiliki raport merah pada sektor pendidikan dan kesehatan jika dibandingkan dengan standar nasional.
Ia menilai perlu ada langkah konkret pasca-Musrenbang untuk membenahi sektor-sektor tersebut.
Salah satu masalah krusial yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan ekonomi mahasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.
“Kecenderungan mahasiswa kita, hampir 70 sampai 75 persen tidak memiliki kemampuan untuk membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal),” ujar Prof. Abdullah.
Oleh karena itu, pembentukan Dana Abadi Pendidikan menjadi usulan strategis dari Unkhair agar anak-anak Maluku Utara memiliki akses yang lebih luas untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam daerah, tingkat nasional, hingga ke luar negeri.
Soroti Nasib Mahasiswa Desil 5-10
Lebih lanjut, Rektor Unkhair memaparkan data mengejutkan pada penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama, di mana terdapat sekitar 66.000 pendaftar yang mengajukan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Persoalannya, bantuan KIP-K dari pemerintah pusat hanya mengakomodir mahasiswa yang berada pada kategori Desil 1 hingga Desil 4.
Sementara itu, mahasiswa yang masuk dalam kategori Desil 5 hingga Desil 10 seringkali tetap kesulitan membiayai kuliah namun tidak ter-cover oleh skema pusat.
“Kami berharap ke depannya pemerintah daerah, terutama provinsi, mengalokasikan dana yang tidak hanya berfokus pada Desil 1 dan 4, tetapi bisa mengambil alih atau membantu mahasiswa di kategori Desil 5 sampai 10 tersebut melalui beasiswa daerah atau koordinasi dengan industri,” tegasnya.
Urgensi bantuan ini semakin mendesak mengingat pengumuman jalur UTBK akan segera dilakukan pada tanggal 25 mendatang, disusul dengan jalur Mandiri.
Prof. Abdullah khawatir masih banyak orang tua mahasiswa yang tidak mampu membiayai perkuliahan jika tidak ada intervensi kebijakan finansial dari pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan