TPost – Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, memberikan keterangan pers usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027 yang digelar di Hotel Bela Ternate, Kamis (7/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tauhid menyoroti dua agenda utama: keberhasilan penanganan stunting dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya.
Prestasi Konvergensi Stunting
Wali Kota menyampaikan rasa syukur atas pencapaian Kota Ternate yang mendapatkan penilaian terbaik dalam aksi konvergensi stunting.
Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja maksimal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam delapan aksi konvergensi.
“Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan ini. Kita berupaya untuk tetap mempertahankan supaya angka stunting semakin menurun,” ujar Tauhid Soleman sembari menekankan pentingnya kerja kolaboratif antar-organisasi.
Intervensi Infrastruktur Jalan
Terkait usulan pembangunan, Tauhid menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate terus melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, terutama untuk kegiatan yang tidak terakomodasi oleh dana APBD kota.
Salah satu capaian signifikan adalah masuknya usulan jalan sepanjang 33 kilometer yang mencakup 22 ruas jalan ke dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Proyek ini mencakup rekonstruksi jalan di Batang Dua (Pulau Mayau) serta perbaikan ruas jalan di Kota Ternate dan Pulau Moti.
Program IJD ini dilaporkan telah melalui tahap verifikasi oleh Balai Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara untuk tahun 2027.
Revitalisasi Pelabuhan dan Penataan Aset
Selain akses jalan, Pemerintah Kota Ternate juga tengah mengusulkan revitalisasi sejumlah pelabuhan kepada pemerintah pusat.
Langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan penyerahan aset lokal ke pemerintah pusat agar proses revitalisasi dapat didanai dan dikerjakan langsung oleh Kementerian Perhubungan.
“Jika sudah masuk menjadi bagian dari aset pemerintah pusat, maka akan dilakukan revitalisasi oleh Kementerian Perhubungan. Itu sudah diusulkan,” jelasnya.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas penyelesaian aset dan pengembangan infrastruktur pelabuhan ini meliputi wilayah Dufa-Dufa, Batang Dua (Mayau), Pelabuhan Semut di Ternate, dan Pulau Hiri.
Terkait pembebasan lahan, Wali Kota mengakui hal tersebut masih memerlukan pertimbangan matang sesuai dengan situasi keuangan daerah, namun untuk penyelesaian aset pelabuhan, prosesnya sedang berjalan.
Tinggalkan Balasan