TPost – Gajali Abd Mutalib kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara untuk periode 2026–2031.
Gajali terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) III APINDO yang berlangsung di Muara Hotel Ternate, Minggu (25/10/2026).
Kepengurusan baru tersebut dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta Widjaja Kamdani.
Musprov III mengangkat tema “Mendorong Daya Saing Pengusaha Daerah, Kepastian Investasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dalam sambutannya, Gajali menyampaikan bahwa APINDO Maluku Utara telah menuntaskan konsolidasi organisasi selama periode kepengurusan sebelumnya.
Salah satu capaian pentingnya adalah terbentuknya kepengurusan APINDO di seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan, terutama di empat kabupaten penghasil tambang yang masih menghadapi persoalan kemiskinan.
Menurut Gajali, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan dunia usaha untuk memperkuat hubungan ekonomi antara perusahaan besar dan pelaku usaha lokal.
APINDO Maluku Utara berkomitmen mendorong integrasi rantai pasok produk lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan kebutuhan kawasan industri.
Organisasi ini juga akan melanjutkan program pelatihan manajerial melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sektor perbankan, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Sementara itu, Ketua Umum DPN APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menilai Maluku Utara memiliki modal besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui tiga sektor utama, yakni industri unggulan, kekayaan laut, dan keragaman potensi pariwisata.
Ia menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen pada 2025, angka yang disebut sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Namun, potensi tersebut perlu diikuti strategi yang mampu memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha lokal.
DPN APINDO pun mendorong tiga program strategis di Maluku Utara, yakni pengembangan ekonomi biru (blue economy), termasuk budidaya rumput laut, program APINDO UMKM Merdeka, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Shinta juga memberikan delapan mandat kepada kepengurusan baru. Di antaranya, mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, mengawal isu ketenagakerjaan, melakukan advokasi terhadap regulasi perizinan, serta memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
Gubernur Soroti Kesenjangan Hulu dan Hilir
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang hadir memberikan arahan, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Namun, ia turut menyoroti belum optimalnya keterhubungan antara pelaku ekonomi lokal di sektor hulu dengan perusahaan-perusahaan besar di sektor hilir.
Menurut Sherly, petani, nelayan, dan pelaku UMKM semestinya memiliki akses yang lebih luas untuk masuk ke dalam rantai pasok industri berskala besar, termasuk perusahaan seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Harita, Antam, dan Nusa Halmahera Minerals (NHM).
Keterhubungan tersebut dinilai penting agar pertumbuhan industri tidak hanya tercermin dalam angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat serta perkembangan usaha lokal.
Sherly juga menekankan besarnya peluang pengembangan sektor kelautan, terutama budidaya rumput laut yang didukung potensi lahan hingga ratusan hektare dan kondisi perairan yang bersih.
Selain itu, posisi geografis Maluku Utara yang relatif dekat dengan sejumlah pasar Asia-Pasifik, seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Hong Kong, dinilai membuka peluang pengembangan jalur ekspor langsung bagi produk unggulan daerah.
Peluang tersebut membutuhkan dukungan investasi, peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta sistem distribusi yang mampu menghubungkan produsen lokal dengan pasar internasional.
Rangkaian Musprov III APINDO Maluku Utara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta, Ketua Umum DPN APINDO, dan Gubernur Maluku Utara.
Diskusi tersebut membahas kebutuhan konkret pelaku UMKM, sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata dalam memperluas peluang usaha serta memperkuat kontribusi ekonomi lokal.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, APINDO Maluku Utara diharapkan mampu memperkuat kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan