TPost – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan di Maluku Utara melalui tiga strategi utama dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
Ketiga strategi tersebut dikemas dalam konsep “Tallukarsa Pangan Sulampua”, yang meliputi Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Program ini diarahkan untuk memperkuat produktivitas pangan, konektivitas antardaerah, serta tata kelola ekosistem pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Strategi tersebut mengemuka dalam pelaksanaan GPIPS Sulampua 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Acara itu turut dihadiri para kepala daerah se-Sulampua.
Pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian penting karena gejolak harga berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Karena itu, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3–5 persen, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari 2026.
Karakteristik Sulampua sebagai wilayah kepulauan dengan sentra produksi dan daerah konsumsi yang tersebar menjadi tantangan tersendiri.
Ketimpangan pasokan, tingginya biaya dan tantangan distribusi, serta risiko iklim, termasuk El Nino, berpotensi memengaruhi produksi dan kelancaran pasokan pangan.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga membutuhkan penguatan produksi dan efisiensi rantai pasok.
Tiga Strategi Penguatan Pangan
Strategi pertama, Karsa Daya, difokuskan pada peningkatan kapasitas sektor pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana produksi serta fasilitasi pembiayaan perbankan.
Di Maluku Utara, BI menggelar Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Upaya tersebut diperkuat melalui business matching pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama perbankan.
Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong hasil panen daerah.
Strategi kedua, Karsa Sambung, diarahkan pada penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Langkah ini bertujuan memperpendek rantai pasok agar distribusi komoditas dari daerah produsen ke pasar konsumen menjadi lebih efisien.
Di Maluku Utara, inisiatif tersebut diwujudkan melalui kerja sama komoditas bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo.
Selain itu, kerja sama dengan skema business to business dilakukan antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan champion komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang.
Distribusi komoditas ini mendapat dukungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara.
Strategi ketiga, Karsa Tata, berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Implementasinya di Maluku Utara dilakukan melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai penyerap hasil produksi (offtaker).
Skema tersebut diharapkan membantu memastikan hasil produksi petani terserap sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di daerah.
BI juga memperkuat sinergi dengan Bapanas melalui pengembangan neraca pangan. Instrumen ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi defisit pangan sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.
Urban Farming Tambah Pasokan Pangan di Ternate
Selain tiga strategi tersebut, inovasi program unggulan TPID Maluku Utara turut diwujudkan melalui gerakan urban farming “Rindang Berseri”.
Program ini memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah dengan dukungan kerja sama bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Pelaksanaannya di Kota Ternate melibatkan kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga.
Program tersebut telah menambah pasokan kangkung di Kota Ternate sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan.
Sementara itu, tanaman cabai rawit yang dikembangkan saat ini masih dalam tahap perawatan dengan potensi panen mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan perkotaan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan pangan lokal.
Melalui GPIPS 2026 dan penerapan Tallukarsa Pangan Sulampua, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan mitra strategis mendorong pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi.
Penguatan produksi, kerja sama distribusi antardaerah, dan tata kelola ekosistem pangan diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan serta mendukung stabilitas harga pangan di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan