TPost – Wali Kota Ternate, Maluku Utara, H. M. Tauhid Soleman, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan melalui penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan.
Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang tertib, profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tauhid saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Ternate di Hotel Jati, Ternate, Selasa (27/10/2026).
Menurut Tauhid, kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, kualitas pelayanan pemerintah sangat bergantung pada profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab aparatur di kedua tingkatan tersebut.
Ia mengatakan, masyarakat mengharapkan pelayanan yang mudah, cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit. Harapan itu harus dijawab melalui peningkatan kinerja aparatur, pembenahan administrasi pemerintahan, serta penerapan prosedur pelayanan yang terukur dan konsisten.
“Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya apabila ada, serta mekanisme pengaduan,” demikian penekanan Tauhid dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, SOP juga menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan setiap tahapan pekerjaan secara sistematis, efektif, dan sesuai ketentuan.
Dengan standar yang jelas, kesalahan administrasi dan tumpang tindih pelaksanaan tugas dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Tauhid meminta seluruh camat dan lurah agar tidak menjadikan penyusunan standar pelayanan dan SOP sebatas dokumen formalitas.
Dokumen tersebut harus disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mudah dipahami, serta diterapkan secara konsisten dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Selain itu, evaluasi pelayanan perlu dilakukan secara berkala. Aparatur diminta mengidentifikasi kendala, mendengarkan masukan masyarakat, dan segera memperbaiki prosedur yang tidak efektif atau belum memenuhi harapan publik.
Menurutnya, peningkatan kinerja juga harus dibarengi penguatan disiplin, integritas, dan tanggung jawab.
Orientasi aparatur, kata dia, harus bergeser dari sekadar menyelesaikan pekerjaan administratif menjadi pelayanan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Camat dan Lurah Diminta Lebih Proaktif Tangani Sampah
Dalam rapat koordinasi tersebut, Tauhid turut menyoroti persoalan persampahan yang menjadi salah satu tantangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Ternate.
Ia menegaskan, persoalan sampah bukan hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut kedisiplinan masyarakat, tanggung jawab aparatur, serta efektivitas koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah terkait.
Karena itu, seluruh camat dan lurah diminta lebih proaktif menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan rutin, identifikasi titik penumpukan sampah, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat.
Tauhid juga menginginkan agar mekanisme pelaporan, koordinasi, dan tindak lanjut persoalan persampahan diperjelas dalam SOP administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dengan demikian, tertib administrasi tidak hanya tercermin dalam dokumen dan laporan, tetapi juga melalui tindakan nyata serta penyelesaian persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan rumusan dan langkah konkret yang dapat segera diterapkan oleh seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan di Kota Ternate.
“Rapat koordinasi ini hendaknya tidak sekadar menjadi forum diskusi atau pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan oleh setiap kecamatan dan kelurahan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Ternate memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat wilayah.
Tinggalkan Balasan