TPost — Bupati Halmahera Barat, James Uang, dan Wakil Bupati Djufri Muhammad akhirnya buka suara setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat.
Keduanya dimintai keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang bersumber dari APBD 2023 dan 2024 pada Dinas Sosial.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program bantuan sembako yang menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
James Uang Diperiksa Lima Jam, Jawab Lebih dari 30 Pertanyaan
James Uang memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 14.30 WIT dan menjalani pemeriksaan hingga pukul 19.00 WIT.
Selama kurang lebih lima jam, ia mengaku menjawab lebih dari 30 pertanyaan, termasuk mengenai perannya sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
James menjelaskan, bantuan sembako tersebut merupakan bagian dari program “Halmahera Barat Sejahtera”, salah satu dari tujuh program prioritas pemerintah daerah yang dijalankannya bersama Wakil Bupati Djufri Muhammad.
Program tersebut, kata dia, tidak hanya menyasar bantuan sosial, tetapi juga mencakup dukungan terhadap sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut James, penyaluran bantuan sembako diperuntukkan bagi dua kelompok masyarakat, yakni umat Kristen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta umat Muslim selama bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Ia menyebutkan, data calon penerima bantuan diusulkan oleh masing-masing kepala desa melalui Dinas Sosial.
Selanjutnya, dinas terkait melakukan proses penyaluran berdasarkan data penerima tersebut.
“Saya hadir, saya menjelaskan biar ini terang benderang dari sisi konstruksi permasalahan kenapa bansos ada di APBD 2023 dan 2024,” ujarnya.
Bantah Anggaran Rp6 Miliar sebagai Kerugian Negara
Menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat, James mengakui kemungkinan adanya kekeliruan dalam aspek prosedur maupun administrasi pelaksanaan program.
Namun, ia menilai penanganan perkara dugaan korupsi harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana, termasuk ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang dihitung secara resmi.
James juga menyayangkan munculnya informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan korupsi senilai Rp6 miliar.
Menurutnya, angka tersebut merupakan total anggaran yang dipersoalkan, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan melalui perhitungan resmi.
“Ini kan opini-opini liar yang coba dibangun di luar,” katanya.
Di sisi lain, James mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejari Halmahera Barat.
Ia menilai penyidik bekerja secara profesional dan independen tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum dan memandang setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintah, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Djufri Muhammad Dicecar 36 Pertanyaan
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Djufri menjalani pemeriksaan mulai sekitar pukul 11.00 WIT. Dalam pemeriksaan tersebut, ia mengaku mendapat sekitar 36 pertanyaan dari penyidik terkait dugaan penyimpangan pengelolaan bansos Dinas Sosial tahun anggaran 2023 dan 2024.
Pertanyaan penyidik antara lain menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu bupati, khususnya pada aspek pengawasan, pengetahuannya terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Dinas Sosial, hingga kemungkinan adanya temuan dalam pelaksanaan program.
Penyidik juga mendalami pembahasan anggaran di lingkungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta proses persetujuan anggaran bansos tersebut.
Djufri mengatakan, dirinya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui. Ia menegaskan tidak akan memberikan keterangan terhadap hal-hal yang berada di luar pengetahuan maupun keterlibatannya.
Ia juga mengisyaratkan bahwa penyidik masih berpeluang meminta keterangan tambahan apabila dibutuhkan dalam proses pendalaman perkara.
Penyidikan Masih Berjalan
Pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan dugaan korupsi bansos sembako pada Dinas Sosial yang bersumber dari APBD 2023 dan 2024.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penetapan tersangka maupun pengumuman resmi mengenai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Penyidik Kejari Halmahera Barat masih memiliki kewenangan untuk mendalami keterangan para saksi, menelusuri dokumen penganggaran, serta mengumpulkan bukti-bukti lain guna mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Tinggalkan Balasan