TPost – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memberikan teguran keras kepada lembaga jasa keuangan agar tidak hanya terjebak dalam formalitas administratif.
Hal ini disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Riset “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Hotel Bela, Ternate, Rabu (12/8/2026).
Sarbin menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi substansi utama di atas prosedur perbankan.
“Administrasi harus dipenuhi, tetapi jangan sampai mengabaikan substansi yaitu kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ucap Sarbin.
Ia meminta seluruh lembaga keuangan di Maluku Utara untuk mengutamakan keberpihakan pada masyarakat kecil dan UMKM agar fungsi sektor keuangan benar-benar dirasakan oleh ekonomi rakyat.
Anomali Pertumbuhan Ekonomi vs Literasi Keuangan
Data yang dipaparkan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, menunjukkan dinamika yang kontras.
Di satu sisi, ekonomi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif, yakni mencapai 29,81% (yoy) pada Triwulan IV-2025 dan tetap kuat di angka 15,35% (yoy) pada Triwulan II-2026, didorong oleh sektor industri pengolahan.
Namun di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan masih sangat rendah.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Maluku Utara mencatatkan:
Indeks Inklusi Keuangan: 77,18% (Peringkat 3 terbawah nasional).
Indeks Literasi Keuangan: 48,65% (Peringkat 5 terbawah nasional).
Angka-angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional yang masing-masing berada di level 93,61% dan 69,57%.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum sepenuhnya diiringi pemanfaatan produk jasa keuangan secara merata, karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan,” jelas Adi Surahmat.
Langkah Nyata Menembus Tantangan Geografis
Menanggapi kesenjangan tersebut, OJK Provinsi Maluku Utara terus menggenjot edukasi.
Sejak diresmikan pada Desember 2025, OJK telah melaksanakan 34 kegiatan literasi keuangan di seluruh kabupaten/kota dengan total 4.407 peserta.
Selain edukasi tatap muka, OJK mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan mendorong digitalisasi keuangan melalui penggunaan QRIS serta mobile banking sebagai solusi atas tantangan geografis wilayah kepulauan.
FGD ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan hingga akademisi, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara nyata.
Tinggalkan Balasan