TPost – Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, secara resmi mengukuhkan Handi Susila sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis (14/1/2026).
Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Aula Maitara, kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Dwi Putra Indrawan yang telah menjabat sejak 14 Mei 2024.
Handi Susila sebelumnya mengemban amanah sebagai Kepala Tim Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Sementara itu, Dwi Putra Indrawan akan melanjutkan tugas barunya sebagai Ekonom Ahli di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kantor Pusat Bank Indonesia.
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan 29 pimpinan satuan kerja yang telah dilaksanakan pada 12 Desember 2025 di Jakarta.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate, serta Wakil Bupati Halmahera Selatan.
Kehadiran para pemimpin daerah dan mitra strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan memperkenalkan pimpinan baru demi kelancaran tugas Bank Indonesia di wilayah tersebut.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memberikan apresiasi tinggi kepada Dwi Putra Indrawan atas peran aktifnya dalam membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.
Sarbin juga menaruh harapan besar kepada Handi Susila agar dapat melanjutkan kerja sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa Bank Indonesia di daerah harus berperan sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah.
Ia menekankan lima area strategi utama yang harus dijalankan, yaitu:
1. Pengendalian harga dan ketahanan pangan melalui inovasi program TPID.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan dan pertanian.
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya UMKM dengan pendekatan ekosistem.
4. Digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan QRIS dan elektronikfikasi pemerintah daerah.
5. Memastikan ketersediaan uang berkualitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Indonesia Timur.
Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan terus terjaga untuk memastikan stabilitas dan kemajuan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan