TPost – Kemeriahan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara dengan berbagai macam acara bernuansa seremonial menuai sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.
Presiden BEM Unkhair, M. Fatahuddin Hadi mengatakan, di balik kegiatan HUT yang berlangsung di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, ini seharusnya dibarengi dengan transparansi kepada publik, terkait berapa besar anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Pihaknya pun mempertanyakan alokasi anggaran HUT ini, apakah sudah melalui proses perencanaan yang partisipatif dan diawasi ketat oleh DPRD atau tidak. Itu sebabnya, publik patut menduga dana yang dikeluarkan sangatlah besar.
“Kesenjangan antara dugaan besaran dana yang dipakai untuk perayaan HUT ke-26 tahun di Sofifi menciptakan persepsi kuat bahwa uang rakyat digunakan secara tidak bertanggung jawab,” tegas Fatahuddin melalui siaran pers, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, perayaan HUT yang dibuat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nominal anggaran yang masih tanda tanya, adalah bentuk ketidak-transparanan substansial.
“Uang yang seharusnya untuk memecahkan masalah justru dipakai untuk hal yang dianggap tidak mendesak,” ujarnya.
BEM Unkhair, kata dia, sudah membentuk tim investigasi dan sempat datang langsung ke lokasi kegiatan untuk menemui ketua pelaksana yang sekarang menjabat Kepala Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara. Saat ditanya soal anggaran HUT, pejabat tersebut malah mengaku tidak tahu.
“Kami menilai bahwa seharusnya dengan kegiatan sebesar itu jika anggarannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur mendasar di Provinsi Maluku Utara yang sampai sekarang belum selesai, akan lebih baik dari pada melaksanakan acara seremonial semata,” tegasnya.
Karena itu, BEM Unkhair mendesak agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka dan mengumumkan kepada publik laporan pertanggung-jawaban (LPJ) keuangan untuk seluruh rangkaian acara HUT ke-26 ini.
Tinggalkan Balasan