Antisipasi Inflasi Jelang Idul Adha, Kepala BI Maluku Utara Tekankan Sinergi Lintas Sektor dan Digitalisasi

TPost – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Bela Kota Ternate pada Jumat, 8 Mei 2026.

Pertemuan strategis ini difokuskan pada upaya pengendalian harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha serta percepatan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, Handi Susila, memberikan perhatian khusus pada pergerakan inflasi terkini.

Ia memaparkan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 0,80% (mtm), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode Maret yang sempat mencatatkan deflasi sebesar 0,54% (mtm).

“Seluruh kota IHK di Maluku Utara mengalami inflasi, dengan Kota Ternate mencatatkan angka tertinggi sebesar 0,94% (mtm),” ungkap Handi Susila.

Menurutnya, kenaikan ini terutama didorong oleh kelompok transportasi akibat naiknya harga Avtur, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman.

Handi juga memperingatkan bahwa secara historis, periode Iduladha merupakan fase kritis yang memerlukan langkah antisipasi dini.

Lonjakan permintaan pada komoditas seperti ikan segar, cabai rawit, beras, dan angkutan udara kerap memicu inflasi, terutama bertepatan dengan musim haji dan periode wisuda di tengah keterbatasan pasokan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Handi Susila menekankan pentingnya intervensi menyeluruh melalui program unggulan yang baru dicanangkan, yakni “Maluku Utara Bangkit Jaga Inflasi”.

Program ini mencakup intervensi dari hulu, seperti gerakan tanam “Rindang Berseri” dan modernisasi sarana prasarana pertanian/perikanan, hingga sisi hilir melalui optimalisasi Kios Sigap Pangan dan penguatan peran BUMD sebagai off-taker.

“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memitigasi risiko inflasi ini,” tegasnya.

Selain fokus pada harga pangan, Handi selaku Wakil Ketua TP2DD juga mendorong akselerasi transaksi digital pemerintah.

Hal ini mencakup implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), perluasan penggunaan QRIS dan e-commerce untuk pajak dan retribusi daerah, hingga penerapan QRIS TAP pada sektor transportasi umum dan pariwisata.

Langkah-langkah digitalisasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.