Setelah Nikel, Halmahera Tengah Mau Hidup dari Apa?

Oleh: Asmar Hi. Daud
(Akademisi Unkhair)

Orasi ilmiah Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, pada Dies Natalis ke-62 Universitas Khairun membawa satu gagasan yang menarik, yaitu hilirisasi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menghasilkan masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

Gagasan itu patut diapresiasi. Namun justru karena orasi tersebut menggunakan kata resilience sebagai tujuan akhir pembangunan, ada satu pertanyaan yang seharusnya ditempatkan lebih awal dan dijawab lebih tegas, yaitu setelah nikel, Halmahera Tengah mau hidup dari apa?

Pertanyaan ini penting karena hampir seluruh optimisme ekonomi Halmahera Tengah hari ini bertumpu pada transformasi luar biasa yang dipicu industri nikel.

Dalam orasinya, Bupati menyebut PDRB atas dasar harga berlaku Halmahera Tengah meningkat dari sekitar Rp3,29 triliun pada 2020 menjadi sekitar Rp54,96 triliun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi 2025 bahkan disebut mencapai 62,47 persen. Industri pengolahan menjadi motor utama perubahan tersebut. Angka itu impresif.

Tetapi pertumbuhan sebesar apa pun tidak menghapus satu kenyataan dasar bahwa nikel adalah sumber daya tidak terbarukan.

Bupati sendiri sebenarnya mengakui hal ini. Dalam orasinya disebutkan bahwa mineral suatu saat akan berkurang, teknologi akan berubah, dan harga komoditas akan naik-turun. Karena itu, menurutnya, sumber daya alam harus ditransformasikan menjadi modal manusia. Saya sepakat.

Masalahnya justru muncul setelah kalimat tersebut. Jika mineral akan berkurang, di mana peta jalan ekonomi Halmahera Tengah setelah nikel?
Apa sektor yang sedang disiapkan menjadi mesin ekonomi kedua?
Perikanan?
Pertanian?
Industri pangan?
Pariwisata?
Ekonomi maritim?
Jasa dan logistik?
Manufaktur nonnikel?
Teknologi?
Atau kita akan membiarkan struktur ekonomi Halmahera Tengah terus bergerak mengikuti denyut industri ekstraktif?

Dalam delapan transformasi yang ditawarkan Bupati memang terdapat gagasan economic transformation, yakni bergerak dari ketergantungan komoditas menuju diversifikasi. Tetapi diversifikasi tidak cukup disebut. Diversifikasi harus dirancang.

Harus ada sektor sasaran, investasi, sumber daya manusia, pasar, teknologi, infrastruktur, insentif, kelembagaan, dan indikator keberhasilannya.

World Bank mengingatkan bahwa ketergantungan tinggi pada sumber daya alam membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga dan penipisan cadangan.

Pengalaman negara-negara kaya sumber daya menunjukkan bahwa diversifikasi yang berhasil berkaitan erat dengan pembangunan modal manusia, modal publik, kapasitas intelektual, dan dinamika perusahaan lokal.

Dengan kata lain, persoalan daerah tambang bukan semata-mata bagaimana menikmati masa boom.

Persoalan terbesarnya adalah apa yang tertinggal sesudah boom berlalu.

Di sinilah saya melihat konsep Money Follow Resilience yang ditawarkan Bupati masih harus ditarik lebih jauh.

Orasi tersebut mendefinisikan paradigma itu sebagai anggaran yang mengikuti risiko, kerentanan dan kapasitas masyarakat. Itu baik.

Namun bagi daerah penghasil sumber daya tidak terbarukan, saya kira paradigma yang lebih mendasar adalah Nickel Follow Transformation.

Setiap rupiah manfaat ekonomi dari nikel harus meninggalkan aset pengganti.

Jika gunung kehilangan mineralnya, Halmahera Tengah harus memperoleh manusia yang lebih terdidik.

Jika cadangan nikel berkurang, kapasitas usaha lokal harus bertambah.

Jika rente sumber daya dikonsumsi hari ini, maka generasi mendatang harus menerima sekolah yang lebih baik, universitas yang lebih kuat, perusahaan lokal yang lebih kompetitif, ekosistem yang tetap produktif dan sumber ekonomi baru.

Dalam ekonomi sumber daya terdapat prinsip sederhana yang dikenal sebagai Hartwick rule: rente dari sumber daya yang dapat habis seharusnya diinvestasikan ke bentuk modal lain agar kesejahteraan dapat dipertahankan ketika sumber daya tersebut berkurang.

IMF merangkum prinsip itu secara sederhana, yakni invest resource rents in other assets.

Karena itu, pertanyaan strategis pembangunan Halmahera Tengah seharusnya tidak berhenti pada berapa besar APBD kita?
Berapa rumah dibangun?
Berapa beasiswa diberikan?
Berapa bantuan sosial disalurkan?
Itu penting, tetapi belum cukup.

Pertanyaannya harus naik satu tingkat lagi, berapa besar ekonomi baru yang sedang dibangun dengan keuntungan yang kita peroleh dari nikel?
Ini sangat relevan dengan sektor perikanan dan pertanian.

Puluhan ribu pekerja industri menciptakan permintaan pangan yang luar biasa. Seharusnya fenomena itu menjadi peluang untuk membangun rantai ekonomi lokal, yaitu:

nelayan–cold storage–pengolahan–logistik–pasar industri; petani–agregator–distribusi–kawasan industri; peternakan–pengolahan pangan–konsumsi pekerja.

World Bank menyebut pendekatan semacam itu sebagai extractives-led local economic diversification, atau dengan kata lain industri ekstraktif seharusnya dipakai untuk menciptakan tenaga kerja terampil, perusahaan lokal kompetitif, transfer teknologi dan diversifikasi ekonomi daerah.

Itulah bentuk hilirisasi yang lebih dalam.
Bukan hanya hilirisasi nikelnya.
Tetapi hilirisasi manfaat ekonominya.

Kalau suatu saat industri melemah dan yang tertinggal hanya jalan, rumah bantuan, gedung pemerintahan, dan masyarakat yang masih menunggu transfer APBD, maka kita tidak sedang membangun resilience.

Kita hanya sedang membiayai kesejahteraan sementara dengan kekayaan yang tidak dapat diperbarui.

Sebaliknya, jika setelah puluhan tahun industri nikel beroperasi Halmahera Tengah mempunyai generasi insinyur, dokter, ahli kelautan, entrepreneur, perusahaan lokal yang kuat, industri perikanan modern, pertanian produktif, pusat pendidikan, teknologi, ekonomi jasa dan lingkungan yang tetap menyediakan kehidupan, maka nikel benar-benar telah menjadi berkah pembangunan.

Karena ukuran keberhasilan daerah tambang bukan seberapa kaya daerah itu ketika tambang beroperasi.

Ukuran sesungguhnya adalah, apakah daerah itu masih mampu hidup dengan baik ketika tambang tidak lagi menjadi pusat kehidupannya.

Itulah ujian sebenarnya dari kata resilience.***