Asmar Hi. Daud
(Akademisi Unkhair)
Kawasi di Pulau Obi hari ini bukan lagi tentang sebuah desa. Kawasi telah menjadi salah satu titik penting dalam perdebatan tentang industri nikel, pembangunan, lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir di Maluku Utara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kawasi Lama berulang kali muncul dalam pemberitaan media dan laporan organisasi lingkungan. Isunya beragam. Mulai dari relokasi penduduk, kondisi lingkungan, pelayanan dasar, akses terhadap ruang hidup dan mata pencaharian, hingga sebagian warga yang sampai sekarang masih memilih bertahan di permukiman lama.
Di sisi lain, Kawasi Baru atau Ecovillage telah dibangun dengan berbagai fasilitas. Menurut informasi yang disampaikan manajemen Harita, pembangunan kawasan permukiman baru tersebut telah menyerap investasi sekitar Rp530 miliar.
Nilai ini bukan investasi kecil. Angka sebesar itu menunjukkan sumber daya yang sangat besar telah dialokasikan untuk membangun sebuah permukiman baru beserta fasilitas pendukungnya.
Namun justru karena investasinya besar, maka pertanyaan pentingnya adalah apa yang berubah dalam kehidupan masyarakat Kawasi setelah investasi sebesar itu dilakukan?
Jangan Berhenti pada Perang Narasi
Kawasi selama ini telah menjadi ruang pertarungan narasi. Media lingkungan seperti Mongabay serta organisasi seperti WALHI dan JATAM banyak mengangkat persoalan Kawasi dalam kaitannya dengan perkembangan industri nikel di Pulau Obi.
Kritik mereka penting. Dalam pembangunan sebesar apa pun, kontrol publik tetap dibutuhkan. Persoalan lingkungan, ruang hidup masyarakat, relokasi, penghidupan dan pelayanan dasar tidak boleh diabaikan. Tetapi kritik juga tidak boleh menjadi titik akhir. Sebaliknya, perusahaan tidak cukup hanya menjawab kritik dengan menunjukkan rumah, jalan, sekolah, listrik dan berbagai fasilitas yang telah dibangun.
Sebab kedua pihak terkadang sedang berbicara menggunakan ukuran yang berbeda. Yang satu berbicara tentang ruang hidup dan penghidupan. Yang lain berbicara tentang infrastruktur dan pelayanan.
Akibatnya, perdebatan berlangsung panjang, sementara persoalan substantif masyarakat belum tentu terselesaikan.
Sudah waktunya Kawasi keluar dari pola ini. Bukan claim melawan counter–claim. Tetapi bukti dibandingkan dengan bukti.
Warga yang Bertahan Bukan Satu Kelompok yang Sama
Kita juga harus berhati-hati menggunakan istilah “warga yang menolak pindah” sebab istilah itu menjelaskan posisi, tetapi belum menjelaskan persoalan. Mengapa mereka bertahan? Apakah karena rumah dan tanah? Kebun? Akses terhadap laut? Mata pencaharian? Transportasi? Hubungan sosial? Sejarah keluarga? Atau karena mereka belum memperoleh kepastian bahwa kehidupan setelah berpindah akan lebih baik?
Setiap rumah tangga dapat mempunyai alasan berbeda. Karena itu, daripada terus menyebut mereka “warga penolak”, lebih produktif melihat mereka sebagai rumah tangga yang proses transisinya belum terselesaikan.
Pertanyaannya kemudian berubah. Bukan lagi “Bagaimana membuat mereka segera pindah?” Melainkan “Apa yang masih belum terselesaikan sehingga rumah tangga tersebut belum dapat menyelesaikan transisinya?” Pertanyaan kedua jauh lebih berguna bagi pemerintah maupun perusahaan.
Kalau Kawasi Lama Tidak Aman Maka Harus Dibuktikan
Kita juga harus adil melihat posisi pemerintah dan Harita. Jika perkembangan kawasan industri menyebabkan Kawasi Lama tidak lagi ideal atau memiliki risiko tertentu sebagai kawasan permukiman, persoalan tersebut tidak boleh diabaikan.
Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Namun alasan keselamatan harus dapat dibuktikan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian independen yang membandingkan kondisi Kawasi Lama dan Kawasi Baru.
Apa sebenarnya risikonya? Seberapa besar? Apakah menyangkut lingkungan, kesehatan masyarakat, bencana atau aktivitas industri? Apakah risiko tersebut masih dapat dimitigasi atau memang sudah tidak dapat diterima untuk kawasan permukiman?
Jika kajian independen menunjukkan Kawasi Lama memang tidak layak lagi dihuni, perdebatan seharusnya bergeser.
Bukan lagi tentang pindah atau tidak pindah. Tetapi bagaimana perpindahan dilakukan secara aman dan adil.
Rp530 Miliar Harus Menghasilkan Lebih dari Bangunan
Di sinilah investasi sekitar Rp530 miliar untuk Kawasi Baru menjadi penting untuk dibaca secara lebih substantif.
Rp530 miliar adalah input. Rumah, jalan, sekolah dan berbagai fasilitas adalah output. Tetapi keberhasilan pembangunan tidak berhenti di sana. Yang harus dilihat berikutnya adalah outcome.
Apakah pendapatan rumah tangga pulih?
Apakah nelayan tetap mudah mengakses laut? Apakah masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebun dan sumber penghidupan? Apakah biaya transportasi dan biaya hidup berubah? Bagaimana akses terhadap pasar? Bagaimana pendidikan dan pelayanan kesehatan? Apakah hubungan sosial masyarakat tetap terjaga? Dan yang paling penting: apakah masyarakat merasa kehidupannya lebih baik setelah berpindah? Sebab rumah baru belum tentu secara otomatis menghasilkan kehidupan yang lebih baik.
Bagi masyarakat pesisir, rumah berhubungan dengan laut, kebun, pekerjaan, pasar, keluarga, jaringan sosial, sejarah dan identitas terhadap tempat.
Karena itu, investasi sebesar Rp530 miliar justru perlu diikuti dengan audit outcome sosial.
Jika hasilnya menunjukkan kualitas hidup masyarakat meningkat, itu merupakan bukti kuat keberhasilan pembangunan Ecovillage.
Jika ditemukan kekurangan, perbaiki. Prinsipnya sederhana, yakni “No household worse off.”
Tidak boleh ada rumah tangga menjadi lebih buruk akibat proses transisi.
Jangan Jadikan Layanan Dasar sebagai Sumber Kecurigaan
Persoalan pelayanan dasar di Kawasi Lama juga perlu ditangani secara hati-hati.
Selama masih terdapat masyarakat yang tinggal di sana, harus ada kejelasan mengenai air, listrik, kesehatan, pendidikan, administrasi dan kebutuhan dasar lainnya.
Jika pelayanan berkurang sementara proses transisi belum selesai, akan mudah muncul persepsi bahwa pengurangan pelayanan digunakan untuk mendorong masyarakat pindah.
Benar atau tidak persepsi tersebut, dampak sosialnya tetap serius. Karena itu pemerintah dan perusahaan perlu memiliki protokol pelayanan dasar selama masa transisi.
Harus jelas pelayanan apa yang tersedia, siapa yang bertanggung jawab, sampai kapan diberikan, dan bagaimana perpindahan pelayanan dilakukan. Dengan demikian, transparansi akan mengurangi kecurigaan.
Momentum IRMA Jangan Disia-siakan
Ada perkembangan penting yang dapat dimanfaatkan Harita.
Harita Nickel saat ini sedang menjalani proses assurance independen melalui Initiative for Responsible Mining Assurance atau IRMA.
Dalam pembaruan proses tersebut, IRMA menyebut penguatan keterlibatan pemangku kepentingan serta koordinasi terkait proses relokasi yang sedang berlangsung dan perlindungan penghidupan sebagai bagian dari area tindakan korektif. Ini momentum penting.
Harita sebaiknya tidak melihat IRMA hanya sebagai proses audit yang harus dilewati.
Gunakan momentum tersebut untuk memperkuat tata kelola Kawasi secara permanen.
Audit kondisi rumah tangga yang belum menyelesaikan transisi. Ukur kehidupan masyarakat yang telah berpindah. Perkuat pemulihan penghidupan. Perbaiki mekanisme keluhan.
Buka data yang memang dapat dibuka.
Libatkan masyarakat dalam monitoring.
Dan libatkan perguruan tinggi atau pihak independen untuk menguji hasilnya.
Dengan demikian, corrective action tidak berhenti sebagai jawaban kepada auditor. Ia berubah menjadi warisan kelembagaan.
Harita Tidak Perlu Melawan Semua Kritik
Tidak semua kritik harus dilawan. Kalau kritik benar, perbaiki. Kalau sebagian benar, klarifikasi sekaligus perbaiki bagian yang memang bermasalah.
Kalau tuduhan tidak memiliki bukti memadai, jawab dengan data.
Kalau belum diketahui kebenarannya, lakukan pemeriksaan.
Pendekatan seperti ini jauh lebih kuat daripada perang pemberitaan.
Harita tidak perlu mengatakan “Percayalah kepada kami.”
Lebih baik mengatakan “Silakan diuji.”
Perusahaan yang terbuka terhadap verifikasi akan mempunyai posisi jauh lebih kuat dalam jangka panjang.
Kembalikan Kawasi kepada Masyarakat Kawasi
Pada akhirnya, ada satu hal yang jangan sampai hilang. Dalam seluruh perdebatan mengenai hilirisasi, investasi, nikel dan lingkungan, masyarakat Kawasi jangan justru menjadi objek.
Mereka tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan perusahaan. Tetapi mereka juga jangan hanya menjadi objek advokasi untuk menyerang perusahaan.
Masyarakat harus menjadi subjek utama.
Dengarkan mereka yang telah pindah.
Dengarkan pula mereka yang masih bertahan. Periksa pengalaman keduanya. Bandingkan dengan data pemerintah, perusahaan, media, organisasi masyarakat sipil dan hasil kajian independen.
Dari situlah kita menemukan kondisi Kawasi sebenarnya. Keberhasilan bukan ketika Harita dapat mengatakan seluruh warga telah pindah. Keberhasilan juga bukan ketika kelompok tertentu dapat mengatakan perusahaan telah dikalahkan dalam perdebatan publik.
Keberhasilan adalah ketika masyarakat Kawasi memperoleh kehidupan yang lebih aman, penghidupan tetap terjaga, pelayanan semakin baik, keluhan dapat diselesaikan dan masa depan mereka menjadi lebih pasti.
Jika investasi sekitar Rp530 miliar tersebut akhirnya menghasilkan semua itu, Kawasi Baru tidak hanya menjadi kumpulan rumah dan fasilitas.
Ia dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan industri besar di wilayah kepulauan disertai transisi sosial yang lebih manusiawi dan adil.
Dan bagi Harita, mungkin itulah jawaban paling kuat terhadap seluruh perdebatan tentang Kawasi.
_Bukan memenangkan narasi tetapi membuktikan perubahan._***
Tinggalkan Balasan