Asmar Hi. Daud
(Akademisi Unkhair)
Pulau Gebe itu kecil. Namun beban yang ditaruh di atasnya terasa seperti benua. Eksploitasi berjalan puluhan tahun. Lahan bergeser fungsi. Kebun tak lagi seperti dulu. Lalu muncul pertanyaan paling telanjang yang tak bisa dijawab dengan Powerpoint. Sampai kapan, lalu kami makan apa?
Dalam rekaman Kanal Graal di Desa Kecapi pada 15 Desember 2025, suara tokoh masyarakat itu sudah memuat kerangka analisis kebijakan yang utuh. Ada batas ekologis pulau kecil. Ada perubahan tata guna lahan. Ada guncangan nafkah. Ada ujian moral tentang siapa yang menanggung akibat.
Warga lain menambahkan catatan pahit yang berulang. Jangan hanya ngomong. Sudah banyak yang datang ambil dokumentasi, lalu hilang kabar. Pulau Gebe masih kesulitan air bersih. Air pompa pakai giliran sampai tiga hari baru mengalir.
Catatan ini terdengar keras, tetapi arahnya jelas. Ini kritik pada pola tata kelola yang gemar mengumpulkan cerita, lalu pergi, sementara warga tetap antre jerigen dan peta izin terus lebih berkuasa dari peta hidup.
Pulau kecil bukan daratan mini. Di ruang sempit, dampak cepat merambat ke dapur. Kebun hilang, pangan goyah. Mata air terganggu, seluruh hidup jadi mahal.
Ketika warga berkata tahu tahu kebun masuk IUP, yang hilang bukan cuma pohon pala, cengkih, kelapa, atau umbi umbian. Yang hilang adalah infrastruktur nafkah. Dan ‘Rempah” adalah tabungan hidup warga.
Pada saat yang sama, warga juga tidak naif. Mereka mengakui tambang memutar ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Namun mereka menuntut jalan tengah yang masuk akal. Reklamasi harus jalan. Penanaman kembali harus terjadi. Pemulihan harus nyata. Bukan seremonial yang selesai di gambar.
Ukuran paling jujur dari hadir atau tidaknya negara terlihat pada air bersih. Apakah layanan dasar berjalan stabil sebagai hak, atau datang sebentar sebagai proyek lalu lenyap.
Jika kita serius mendengar kalimat jangan hanya ngomong, jawabannya harus bisa diuji publik. Buka peta dan tumpang-tindihkan konsesi dengan kebun serta sumber air. Percepat layanan air yang kontinu. Pulihkan nafkah berbasis rempah dan kelapa yang cocok dengan batas pulau. Paksa reklamasi dengan indikator keberhasilan yang jelas. Perbaiki pembagian manfaat dan kuasa kelola.
Akhirnya, pembangunan bukan soal seberapa cepat menggali. Pembangunan adalah soal seberapa adil merawat yang tersisa dan seberapa tegas memulihkan yang rusak.***
Tinggalkan Balasan